BEM se-Jawa Aksi Nasional Kepung Istana 19 April

Jakarta - Mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Jawa bertekat untuk terus mendesak agar pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM. Bahkan mereka mengultimatum pemerintah dengan cara melakukan aksi nasional kepung Istana Negara 19 April 2005. Nantinya mahasiswa se-Jawa akan dikerahkan untuk menduduki Istana.Hal itu diungkapkan Ketua BEM UI Gari Primadana dan Kepala Bidang Sospol BEM IPB Darma Utama dalam jumpa pers di depan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (28/3/2005).Jumpa pers itu diikuti 25 mahasiswa dari berbagai kampus. Jumpa pers persisnya diadakan di tengah jalur hijau, tak jauh dari Istana. Kegiatan itu hanya diawasi 5 polisi.Menurut Gari, mereka tetap mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan meminta pemerintahan SBY dan JK mengganti tim ekonomi Kabibet Indonesia Bersatu."Kami meminta agar pemerintah tidak menjadikan kampus sebagai alat legitimasi kenaikan harga BBM dan kami mendesak kepada Forum Rektor Indonesia yang telah menandatangani pengawasan dana kompensasi BBM untuk segera dicabut. Kami mendesak DPR untuk menemui konstituennya selama reses, bukan bersantai-santai atau beristirahat tenang," kata Gari.Gari menyatakan, kenaikan harga BBM sangat kontraproduktif dengan kondisi riil rakyat Indonesia. "Kenapa harus mencabut subsidi BBM, kenapa bukan subsidi untuk bunga obligasi bank sebesar 60 triliun yang dicabut?" gugatnya.Belum lagi negara harus membayar bunga pokok dan cicilan utang luar negeri sebesar Rp 150 triliun dari APBN kita. "Ini seharusnya menjadi tanggung jawab para konglomerat dan koruptor. Bukan justru membebankan kepada rkayat dengan mencaut subsidi BBM," tandasnya.Dikatakannya, hinggi kini Pertamina belum pernah diaudit sehingga rakyat belum mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang harga pokok BBM per liter. "Berapa angka konsumsi dan produksi di dalam negeri? Ini yang seharusnya dibenahi oleh SBY dan Kalla," tegasnya.Menurut Gari dkk, ini menunjukkan pemerintah sangat malas dan tidak berpihak pada rakyat. "Dalih bahwa program kompensasi BBM sebesar Rp 17,8 triliun yang akan diberikan pada 36 juta rakyat miskin, juga omong kosong. Karena program itu tidak disertai kesiapan pemerintah mengenai skema dan distribusi, data tinggal rakyat miskin dan pengawasan yang efektif," kritik Gari.Gari mencontohkan program kompensasi BBM yang sudah dilaksanakan tahun 2002 yang tidak jelas evaluasinya. "Jelas bagi kita dana kompensasi tahun ini juga akan dikorupsi. Oleh sebab itu, kami meminta pemerintah untuk segera menangkap dan menyita harta-harta bankir nakal dan koruptor serta konglomerat hitam," demikian Gari. (nrl/)