Penuhi Undangan, Delegasi MPR Temui Wapres II Myanmar

Nay Pyi Taw - MPR RI mendapat undangan dari pemerintah Myanmar. Delegasi akan menemui Wakil Presiden Myanmar Henry Van Thio dan parlemen negara yang tengah menuju sistem demokrasi ini.

Delegasi MPR akan diterima Wapres II Myanmar, Henry Van Thio di Istana Wapres yang berada di Ibu Kota Nay Pyi Taw. Myanmar memiliki dua Wakil Presiden.

Selain itu, rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Mahyudin juga akan diterima oleh perwakilan parlemen Myanmar. Ada dua pimpinan lembaga legislatif Myanmar yang akan bertemu dengan delegasi MPR. Yakni Ketua Majelis Rendah/Pyithu Hluttaw (DPR) Myanmar serta Pyidaungsu Hluttaw and Amyotha Hluttaw (DPD sekaligus MPR) Myanmar, Mahn Winn Khaing Thann.

"Agenda sudah beberapa kali tertunda. Ini didasarkan permintaan mereka melalui Kedubes," ungkap Ketua Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding di Kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (25/6/2016).

Menurut Sudding, pertemuan dilakukan untuk memperkuat hubungan bilateral negara. Saat ini Myanmar mulai memberlakukan sistem demokrasi dan banyak mengadopsi sejumlah peraturan atau tata cara bernegara dari Indonesia.

"Waktu rezim dulu tidak terlalu intens. Ini peluang dalam rangka kerjasama sebagai komunitas di kawasan dan perlu menjadi perhatian. Di samping itu juga kerja sama atau hubungan antar parlemen," tutur Sudding.

"Demokrasi kita sudah baik. Di Myanmar perlu dikembangkan serupa. Kita kan sudah diakui negara demokrasi, ini bisa dishare ke Myanmar," imbuhnya.

Rombongan delegasi yang datang ke Myanmar selain Mahyudin dan Sudding adalah Ketua Fraksi NasDem MPR Bachtiar Aly, dan Ketua Fraksi Partai PPP Zainut Tauhid Saadi. Kemudian anggota Wakil Ketua Badan Anggaran MPR Guntur Sasono, anggota MPR Andi Iwan Darmawan, dan Delis Julkarson Hehi. Mereka didampingi oleh Duta Besar RI untuk Myanmar, Ito Sumardi.

"Ada pergantian pemerintah baru, sekarang Myanmar sistem demokrasi. Pemerintah baru sangat belajar dari negara demokrasi di dunia terutama Indonesia karena hubangan bilateral kita sangat erat," kata Ito.

Myanmar disebut Ito menganggap Indonesia sebagai 'big brother' atau kakak tertua. Dalam proses transisi sistem politik, Myanmar menurutnya banyak mengadopsi peraturan yang ada di Indonesia.

"Dengan proses transisi, mereka ingin punya pengalaman. Contoh pelaksanaan pemilu mereka kemarin, saya datang ke TPS-TPS, itu persis seperti Indonesia. Mereka mendapat bantuan pelatihan dan workshop dari negara kita juga," jelas mantan Kabareskrim ini.

Ada berbagai hal yang akan dibicarakan. Termasuk peluang-peluang investasi di negara yang dipimpin oleh Presiden U Htin Kyam tersebut. (tor/tor)