Mendikbud Diminta Awasi Pemerataan Distribusi KIP

Jakarta - Pemerataan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dinilai menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Pengawasan juga perlu dilakukan.

Terkait persoalan ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelunya menyatakan, masih ada sekitar 13 juta Kartu Indonesia Pintar yang belum didistribusikan. Alasannya yakni banyak data orang miskin di daerah yang belum valid.

Baca Juga: Mendagri Ungkap Kemendikbud Belum Sebar 13 juta KIP

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan dari 97 persen KIP yang telah didistribusikan kepada 17,9 juta anak, ada sekitar 10 persen yang belum sampai di tangan penerima.

Menanggapi hal itu, koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) Febri Hendri meminta pemerintah, khususnya Kemendikbud untuk melakukan sinergi data dengan kementerian serta lembaga lainnya.

Ia menilai, data yang tidak sinkron tersebut menjadi peluang penyalahgunaan KIP oleh pihak yang seharusnya tidak mendapat subsidi pendidikan tersebut.

"Pemerintah harus mensinergikan data antar kementerian dan lembaga. Data penerima KIP nggak sinkron dengan data Kemensos. Itu jadi alasan kenapa distribusi KIP nggak berjalan dengan baik. Sekolah dan dinas pendidikan merasa ada peserta penerima KIP yang nggak terdaftar di sekolah mereka," tutur Febri dalam diskusi di Tartine Restaurant, Jl. Jenderal Sudirman, Jakpus, Rabu (24/8/2016).

Febri juga meminta kepada Muhadjir agar KIP tak hanya menjadi fokus semata Kemendikbud. Menurutnya, masih banyak hal krusial dan harus menjadi prioritas demi perbaikan pendidikan di Indonesia.

"Kami berharap Mendikbud dan Presiden Jokowi bahwa pendidikan nggak hanya soal kartu-kartuan. Masalah pendidikan ada soal guru, tata kelola guru, pemerataan guru, kompetensi dan mutu guru, infrastruktur, serta sarana prasarana sekolah," ujar Febri. (nkn/faj)