Komisi V DPR Beri Kritik dan Saran agar Macet Brexit Tak Terulang

Jakarta - Komisi V DPR memberikan kritik dan saran pada pemerintah agar macet di GT Brebes Timur alias Brebes exit (Brexit) tak terulang. Mulai dari helikopter evakuasi hingga diskresi polisi.

"Kalau sudah macet, Anda harus punya pikiran harus bagaimana. Polisi punya kewenangan besar dalam mengatur lalu lintas, saya geli dengarnya," tutur anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Anthon Sihombing.

Hal itu dikatakan Anthon setelah menanggapi penjelasan Wakil Korlantas Polri Brigjen Indrajit soal macet Brexit dalam rapat evaluasi angkutan mudik Lebaran 2016 di Komisi V DPR, Senayan, Rabu (24/8/2016).

Polri yang diwakili Wakil Kepala Korlantas Brigjen Indrajit mengatakan, kondisi di Pantura juga macet dan pihaknya melakukan buka-tutup.

"Tapi kami sampaikan gunakan Pantura, daripada macet di tol, BBM di rest area tidak mencukupi. Kemacetan, ada di sana, di Brexit," tuturnya.

Dia juga menjelaskan saat itu, tidak ada informasi ada warga yang sampai meninggal karena terjebak macet di Brexit.

"Nggak ada info ada yang sakit. Dapatnya ada orang tua yang meninggal mau balik ke Jakarta. Kami ngggak tahu nggak ada info. Pelaksanaan rekayasa, belum optimal. Pada malam banyak yang berhenti, tidur. Malam nggak ada contraflow," jelasnya.

Masukan dan kritik juga disampaikan elemen Komisi V asal FPAN, A Bakri. Dia mempertanyakan ke mana helikopter Basarnas kala macet Brexit dan peran Jasa Marga sebagai pengelola tol.

"Ini bicara evaluasi, mana baik mana buruk, tapi udah terlanjur. Basarnas punya heli, pas kejadian ke mana? Jasa Marga, apa yg dilakukan? Saran ini, teknologi kan sudah canggih, setiap mudik maksimalkan peran RRI untuk memonitor," sarannya.

Kritikan juga dilontarkan Nusyirwan Soejono, anggota Komisi V dari PDIP yang mengibaratkan para pemudik bak kelinci percobaan di Tol Brexit.

"Masalah di Brexit, ada tol baru seperti juga percobaan pas mudik, seolah-olah pengguna jadi kelinci percobaan. Ketika keluar Brebes, ada pintu kereta. Kakorlantas, belum ada pemberitahuan keadaan di jalan tol," kritiknya.

Rekan separtai Nusyirwan, Yoseph Umar Hadi mengatakan seharusnya evaluasi macet di Brexit dilakukan sesegera mungkin. Seharusnya, kasus macet Brexit bisa diantisipasi.

"Harusnya evaluasi sesegera mungkin, pertanggungjawaban pada masyarakat dalam menyelenggarakan mudik. Suasana akan beda sebelum reshuffle. Kenapa dibilang di luar ekspektasi, Brexit bisa jadi sumber kemacetan. Dalam kondisi normal pun macet. Perlu dipertanyakan kalau dibilang di luar ekspektasi," kritiknya. (nwk/trw)