DetikNews
Rabu 24 Agustus 2016, 16:47 WIB

Kementerian PUPR dan Polri Jelaskan Macet Brexit ke Komisi V DPR

Bisma Alief - detikNews
Kementerian PUPR dan Polri Jelaskan Macet Brexit ke Komisi V DPR Foto: Komisi V DPR Evaluasi Angkutan Lebaran Bersama Menhub dan sejumlah maskapai/ Bisma detikcom
Jakarta - Pemangku kepentingan yang menangani arus mudik Lebaran 2016 memaparkan evaluasi kasus tol Brebes Exit (Brexit). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Polri menjelaskan macet Brexit itu.

Soal Brexit dijelaskan Kepala Badan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak. Hermanto menjelaskan di dalam rapat evaluasi angkutan Lebaran 2016 di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2016), kemacetan di Brexit akibat volume kendaraan berbanding kapasitas jalan yang tak seimbang.

Hermanto merunutkan mulai arus mudik di Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama yang mencapai 676 ribu kendaraan mulai H-7 sampai H+7. Kapasitas GT Cikarang Utama per hari adalah 93 ribu kendaraan.

"Tentu ada jam-jam sibuk, bergeser, menuju ke arah mudik terjadinya pada H-5, paling tinggi 117 ribu kendaraan per hari," jelasnya.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis pun bertanya, "Bisa disetop nggak?"

"Kita ambil 1 hari paling tinggi. Kalau kami lihat, terjadi 1 hari 117 ribu kendaaraan bisa lewat, tapi pelayanan kurang," jawab Hermanto.

Dari 676 ribu kendaraan arus mudik H-7 sampai H+7 di GT Cikarang Utama, yang menuju Palimanan ada 394 ribu kendaraan, dan sisanya mengarah ke Cileunyi yang terdiri dari 2 lajur. Kapasitas jalan yang mengarah ke Cileunyi 64 ribu per hari.

Sedangkan yang menuju Palimanan volume kendaraannya lebih besar, yakni 394 ribu kendaraan, 321 ribu kendaraan di antaranya mengarah ke Gerbang Tol Brebes Timur alias Brexit, meski GT Brebes Barat dan GT Pejagan juga dibuka. Ada 73 ribu kendaraan keluar di GT Kanci.

Dari 321 kendaraan yang melintasi Brexit, 30 persennya, sekitar 100 ribu kendaraan mengarah ke selatan, arah GT Pejagan. Sisanya, 221 ribu kendaraan keluar di Brexit.

"16 Kilometer antrean di Brexit. Mestinya kalau di atas kapasitas bisa dipecah oleh kepolisian," jelas Hermanto.

Menanggapi soal Brexit, Polri yang diwakili Wakil Kepala Korlantas Brigjen Indrajit mengatakan, kondisi di Pantura juga macet dan pihaknya melakukan buka-tutup.

"Tapi kami sampaikan gunakan Pantura, daripada macet di tol, BBM di rest area tidak mencukupi. Kemacetan, ada disana, di Brexit," tuturnya.

Dia juga menjelaskan saat itu, tidak ada informasi ada warga yang sampai meninggal karena terjebak macet di Brexit.

"Nggak ada info ada yang sakit. Dapatnya ada orang tua yang meninggal mau balik ke Jakarta. Kami ngggak tahu nggak ada info. Pelaksanaan rekayasa, belum optimal. Pada malam banyak yang berhenti, tidur. Malam nggak ada contraflow," jelasnya.

Sedangkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan keprihatinannya atas kasus di Brexit.

"Prihatin kejadian Brexit, pelajaran bagi kita untuk perbaikan," tutur Menhub.

Dia mengakui banyak keterbatasan dan kekurangan yang mesti diperbaiki. Berdasarkan data, ada lonjakan volume kendaraan roda 4 yang di luar prediksi Kemenhub.

"Mobil meningkat 11,8 persen dari 2,3 juta ke angka 2,6 juta. Ini melebihi prediksi awal," tuturnya.
(nwk/nwk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed