"Kami menghadap wapres dan tim Beliau untuk membicarakan kegiatan restorasi gambut tapi dilihat dari investasi dan bisnis. Jadi memang kegiatan restorasi gambut kan kita memulihkan ekosistem. Kembali sehat gambut, hutan agar tidak kemudian terbakar. Tapi membayangkan juga kegiatan inisiatif ini melibatkan kegiatan bisnis, investasi, baik dari luar maupun dari Indonesia, sehingga menciptakan peluang bisnis baru," ujar Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).
Menurut Nazir, saat ini ada sekitar 6 juta hektare area lahan gambut yang mengalami kerusakan dan harus direstorasi. Pemerintah menargetkan merestorasi 1 juta hektare lahan gambut. Sedangkan sisanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin pemanfaatan area serta investor baru yang akan terlibat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tindaklanjut untuk mengundang para investor asing terlibat dalam restorasi lahan gambut akan dibahas dalam pertemuan bersama para investor dalam kunjungan kerja Wapres JK ke New York bulan September.
Hal ini yang menurut Nazir ditekankan JK dalam pertemuan. BRG menyiapkan kajian mengenai investasi restorasi gambut dan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan.
"Pak JK memberikan arahan untuk bagaimana cara menjual program restorasi gambut kepada investor internasional. Jadi kami diberikan arahan siapkan. hitung-hitungan ini, siapkan bahan nanti dipresentasikan di New York agar segera dapat dari investor," kata Nazir.
Bila restorasi--yang dilakukan melalui penataan kembali fungsi hidrologi kubah gambut agar tetap basah dan sulit terbakar--berhasil, para investor nantinya akan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan kawasan tersebut.
Sebab di area gambut menurut Nazir dapat ditanami sejumlah jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi seperti sawit, sorgum dan sagu.
"Jadi ada lahan gambut yang barangkali sudah masuk perkebunan, ada juga yang masuk area hutan, HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau HTI (Hutan Tanaman Industri). Yang mau kita dorong selain pemegang izin yang ada, itu sudah punya wilayah sebagian untuk tanam-tanaman sawitnya, atau hutannya. Sekarang pemerintah sedang siapkan paket kebijakan dimana perusahaan itu bisa hybrid bisnis. Ddi satu sisi dia jual buahnya atau kayunya, di sisi laaain yang dia jual jasa ekosistemnya," imbuhnya. (fdn/aan)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini