Evaluasi Angkutan Lebaran di DPR, Menhub: Pemudik Mobil di Luar Prediksi

Foto: Komisi V DPR Evaluasi Angkutan Lebaran Bersama Menhub dan sejumlah maskapai/ Bisma detikcom

Jakarta - Menhub Budi Karya memaparkan hasil evaluasi selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2016. Dari hasil paparannya terjadi peningkatan di luar prediksi pada pengendara mobil.

Budi Karya mengungkapkan bila secara keseluruhan, pada mudik mengalami peningkatan penumpang di 14 provinsi, 7 lintas penyeberangan, 9 DAOP Kereta Api (KA) dan 35 angkutan udara. Kenaikan terjadi sebesar 4,2 persen atau 745.172 penumpang. Selain itu jumlah kecelakaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

"Mobil meningkat 11, 8 persen dari 2,3 juta ke angka 2,6 juta. Ini melebihi prediksi awal. Sedangkan sepeda motor naik 23 persen dari 3,37 juta ke angka 4,6 juta. Prediksi awal kita naik 40 persen," kata Budi Karya dalam pemaparannya di depan Komisi V DPR RI di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kecelakaan, mempertahankan zero accident. Kecelakaan lalin yang terjadi 2.979 kejadian. Sedangkan di tahun 2015 ada 3.172 kejadian," lanjutnya.

Ramp check armada bus yang dilakukan oleh Kemenhub menjelang arus mudik, menurut Menhub Budi berdampak positif untuk mengurangi kecelakaan. Hasil ramp check mampu menekan angka kecelakaan bus AKAP sebesar 35 persen.

Untuk menghadapi arus mudik 2017, Budi Karya mengatakan perlu upaya peningkatan antisipasi yang lebih baik. Antisipasi tersebut antara lain rekayasa lalu lintas yang komprehensif di jalan tol dan jalan nasional. Selain itu, Menhub juga mengupayakan Tol Trans Jawa bisa dibuat hingga Semarang. Sosialisasi dan pengaturan yang lebih komprehensif juga penting dilakukan.

"Transaksi cepat di pintu tol menggunakan e-money. Pengamanan jalan dengan menambah rambu, lampu jalan dan lainnya. Pos darurat seperti pos kesehatan. Patroli bersama. Helikopter juga disiapkan di titik-titik tertentu. Pemda setempat juga harus ikut berperan. Pembatasan waktu di rest area. Pembatasan motor. Tarif layanan iklan masyarakat pada TV ditentukan pemerintah," ujar Menhub Budi menambahkan antisipasinya. (nwk/nwk)