Cegah Buang-buang Uang, Bupati Dedi Usul Kades Dipilih Berdasarkan Ketokohan

Jakarta - Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar kepala desa tidak lagi dipilih dengan cara pemilu atau Pilkades. Namun kepala desa dipilih secara ketokohan atau orang yang dihormati di lingkungan sekitar.

Hal itu disampaikan Dedi saat menjadi narasumber dalam Rapat Terbatas Seputar Pembangunan Desa 'Pentingnya Pendekatan Sosial Budaya, Agama, dan Tradisi/Adat' bersama Dewan Pertimbangan Presiden di Gedung Watimpres, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

"Desa-desa yang masih terkualifikasi sebagai desa adat tidak perlu lagi ada Pilkades, cukup orang yang dituakan saja. Atau misal ada tokoh sekitar seperti pesantren, kiai-nya. Atau siapa pun orang yang dianggap memiliki wibawa atau tokoh teladan di situ," jelas Dedi.

Menurut Dedi, Pilkades bukan hanya akan membuang-buang uang percuma untuk dana kampanye. Namun tak jarang, hal itu justru menjadi konflik karena terbentuknya masyarakat yang terkotak-kotakan karena berbeda dukungan.

Sementara dengan system ketokohan masyarakat di desa akan lebih percaya dan cenderung akan menuruti apa yang diinstruksikannya. Sehingga ciri khas masyarakat desa yang gotong royong akan kembali tumbuh, sekaligus terbentuknya masyarakat desa yang menjaga kearifan lokal.

Sebagai orang yang mengurusi administrasi, Dedi meminta agar PNS kembali bisa ditempatkan sebagai sekretaris sekaligus orang yang memberi masukan juga menyambungkan pemerintahan desa dengan kabupaten.

"Kalau Pilkades nanti ganti pemimpin ganti juga struktural sehingga ganti kebijakan. Berbeda dengan ketokohan walau pun mereka tidak sekolah tapi jadi panutan dan tauladan. Saya juga meminta agar PNS bisa kembali menempati posisi sekretaris desa sebagai orang yang mengurusi dari sisi administrasi pemerintahan," ucapnya.

Selain itu Dedi meminta agar pajak dari industri atau dari sektor lain tidak semuanya diserahkan pada pusat. Namun sebagai daerah terkena dampak langsung desa harus menerima intensif agar bisa menjadi mandiri.

"Misal setahun itu pajak yang disetor ke Jakarta (pusat) sampai Rp 1 triliun, cukup sisihkan saja satu persen untuk desa artinya ada Rp 10 miliar. Dengan dana itu desa tidak perlu lagi diberi bantuan cukup dengan itu mereka bisa membangun daerahnya sebagai desa mandiri," beber pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.

Di Kabupaten Purwakarta sendiri, gaji seorang kepala desa mencapai Rp 4 juta. Sementara ketua RT dan ketua RW akan dinaikkan gajinya pada awal 2017 nanti mencapai Rp 1-1,5 juta dari semula Rp 500-750 ribu. Dan para hansip atau di Kabupaten Purwakarta dikenal sebagai Badega Nagri akan dinaikan gajinya menjadi Rp 1,5 juta pada awal 2017 nanti.

Pertemuan yang dihadiri oleh beberapa kepala daerah seperti Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dan Bupati Gunung Kidul Hasto Wardoyo itu dipimpin oleh Anggota Watimpres Prof Dr A Malik Fadjar. Selain itu turut hadir Ketua Watimpres, Sri Adiningsih, dan juga Anggota Watimpres, Hasyim Muzadi. (trw/trw)