JK: Indikator Keberhasilan Pengawasan Bukan Banyak Koruptor Ditangkap

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan tugas penting Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan.

"Saya minta juga kepada kepala BPKP dan para gubernur, mereka juga diajarkan tentang teknis para pengawasnya, bukan hanya tentang akuntansi. Kalau akuntasi bisa direkayasa di lapangan tapi kalau membandingkan antara administrasi dengan lapangan itulah tugas yang sangat penting untuk kita semua, agar terjadi suatu sistem yang efisien untuk bangsa ini," ujar JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (23/8/2016).

Pengawasan yang efektif, menurut JK, dapat dilakukan dengan sistem kerja yang terkoordinasi antara BPKP pusat, provinsi, kabupaten/kota serta inspektorat jenderal (Itjen) di kementerian dan lembaga. Dalam kerjanya, aparat pengawasan intern tersebut harus mengoptimalkan upaya pencegahan.

JK mengingatkan fungsi BPKP sebagai pengawas akuntabiiltas pengelolaan keuangan dan pembangunan berbeda dengan fungsi BPK sebagai pihak yang melakukan audit atas penggunaan anggaran dan tanggung jawab keuangan negara.

"BPKP, Itjen itu internal audit yang meluruskan kalau ada yang bengkok. Tapi kalau BPK ya mematahkan kalau ada yang bengkok, yang sudah terjadi. (Kalau) BPKP (mengawasi yang) sedang terjadi karena Anda bukan akuntan publik memeriksa yang telah terjadi, itu tugas BPK," sambungnya.

JK menambahkan, kerja cermat BPKP harus ditunjukkan dengan melakukan pengawasan efektif untuk memastikan tidak ada kekeliruan yang dilakukan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu dibutuhkan paradigma yang benar bagi pelaksana tugas pengawasan.

Pengawasan efektif dinilai dari berhasilnya pengelolaan anggaran dan pembangunan tanpa penyimpangan. Aparat pengawas harus memastikan berjalannya program pembangunan mulai dari sisi peyusunan alokasi anggaran hingga tahap pelaksanaan.

"Sekali lagi indikator keberhasilan para pengawas bukan banyaknya koruptor ditangkap, tapi bagaimana anggaran menjadi efektif. Sama dengan kesehatan, keberhasilan seorang aparat kesehatan, makin (hari) rumah sakit tidak terlalu ramai. Kalau ukurannya banyak orang sakit, itu ukuran kesalahan sebenarnya. Sama dengan makin banyak orang ditangkap, itu berarti Anda tidak efektif mengawasinya. Jangan kebalik-balik," tutur dia. (fdn/aan)