7 Lembaga Negara Bentuk Koalisi Anti Trafficking

Jakarta - Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan beberapa lembaga negara menandatangani nota kesepahaman perlindungan WNI di luar negeri. Koalisi antar lembaga dan kementerian tersebut diberi nama 'Koalisi Anti Trafficking'.

Beberapa menteri yang hadir dalam acara tersebut adalah Menlu Retno Marsudi, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mensos Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Unggung Cahyono. Acara diadakan di Gedung Utama Kemenlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat.

Koalisi anti human trafficking/ Bisma Alief

Dalam sambutannya, Menteri Retno mengatakan kerja sama tersebut adalah bentuk komitmen dari pemerintah untuk menlindungi WNI yang berada di luar negeri. Karena dari tahun ke tahun kasus kejahatan perdagangan orang yang melibatkan WNI sebagai korban terus meningkat.

"Hingga Agustus ini, kami sudah menangani 266 kasus. Kita tahu komitmen pemerintah untuk melindungi wni sangat tinggi dan prioritas politik luar negeri. Di luar kasus yang sudah ditangangi, masih banyak kasus-kasus yang belum bisa ditangani," kata Retno saat memberi sambutannya, Selasa (23/8/2016)

Ada peningkatan tren kejahatan yang menjadikan WNI sebagai korban. Dari data di tahun 2013 ada 188 kasus, 2014 ada 326 kasus dan 2015 ada 548 kasus. Maka dari itu kerjasama harus diperkuat untuk mencengah, memberantas dan melindungi korban," lanjutnya.

Retno mengharapkan dengan adanya koalisi tersebut, mampu menjadi momentum membenahi masalah dari hulu ke hilir terkait perdagangan WNI di luar negeri. Retno juga sudah membuat hotline 24 jam untuk para WNI yang menjadi korban perdagangan manusia untuk mencari perlindungan di KBRI maupun dari pemerintah setempat.

"Kemitraan dengan pemerintah setempat terus dibangun. Hari ini, pesan bahwa kalian tidak bekerja sendiri. Pemerintah akan membantu menangani masalah ini. Koalisi anti trafficking adalah koalisi untuk aksi. Masalah di hilir akan terus terjadi bila di hulu tidak dibenahi. Ini adalah momentum memperbaiki hulu," imbuh Retno.

Acara ditutup dengan penandatangan nota kesepahaman tentang pencegahan dan penanganan WNI terindikasi atau korban TPPO di luar negeri oleh ketujuh lembaga negara tersebut. (rvk/rvk)