Menko Polhukam Minta Dukungan DPR dan LSM untuk UU Terorisme

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat kordinasi khusus antara kementerian dan lembaga untuk penanganan terorisme. Pembahasan mengenai penyempurnaan Undang-Undang Terorisme.

"Kita akan meminta pengertian dan dukungan di DPR dan LSM untuk memberikan keluasaan untuk penyempurnaan UU Terorisme. Kalau tidak melawan terorisme, itu peperangannya. Kalau kita defensif enggak punya senjata, kita berat. Senjatanya apa? ya undang-undang. Kita lanjuti, UU ini dapat segera diwujudkan, agar bisa menjadi senjata agar bisa leluasa bermanuver menangani itu," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).

Dia mengatakan dalam penanggulangan terorisme tidak hanya dilakukan BNPT. Lantaran ruang lingkup terorisme telah terpapar di semua elemen masyarakat.

"Sehingga penanganannya juga harus komprehensif. Tadi kita lakukan rapat kordinasi untuk memberikan pemahaman itu. Bagaimana anatomi dari terorisme di Indonesia dan kaitannya ke internasional. Dampak terorisme itu kan sangat mengerikan, bisa memporak-porandakan kehidupan suatu negara. Pendek kata, aksi terorisme itu menimbulkan ketidaknyamanan dan kepanikan masyarakat," imbuhnya.

Dia mengatakan banyak masukan yang diterima untuk penanganan teroris, seperti perbaikan sistem pembinaan di Lapas hingga penanganan agresif. Sedangkan secara teknis penanganan teroris di bawah BNPT.

"Enggak semua bisa saya jelaskan (tugas tim task force), aparat penegak hukum punya cara khusus, enggak perlu diungkap ke publik. Kan ada strategis ada rahasia," pungkasnya. (edo/dra)