Tantowi Yahya: Dikotomi Artis dan Non Artis di DPR Bukan Pemikiran Bijak

Jakarta - Rencana pemerintah memperberat syarat seorang artis menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan kinerja mendapat kritikan sejumlah politisi di Senayan. Tantowi Yahya, yang lama bergelut di dunia keartisan sebelum menjadi politisi keberatan dengan syarat tersebut.

Apalagi alasan diperberatnya syarat adalah kinerja seorang artis yang menjadi anggot DPR dinilai kurang bagus dibanding politisi lainnya. Menurut Tantowi, dikotomi artis dan non artis sebagai dasar penilaian kinerja anggota DPR bukan pikiran yang bijak.

"Melakukan dikotomi artis atau pesohor dengan non artis alias pesohor sebagai dasar penilaian kinerja anggota dewan jelas bukan merupakan pemikiran bijak dan cerdas," kata Tantowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/8/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tantowi juga keberatan dan memprotes sebuah pernyataan yang mengistilahkan banyaknya artis maju sebagai calon legislatif dengan sebutan 'pasar hewan'. "Saya keberatan dan protes dengan istilah pasar hewan. Pernyataan itu jelas melecehkan parpol-parpol yang mengajukan caleg-caleg tersebut," kata politisi Partai Golongan Karya itu.

Gasagan pemerintah untuk memperberat syarat artis, pesohor dan figur publik lainnya menjadi calon anggota legislatif pertama kali disampaikan oleh tim pakar penyusunan RUU Pemilu Kementerian Dalam Negeri, Dhany Syarifudin Nawawi, hari Minggu kemarin.

Baca juga: Di Pemilu 2019, Syarat Artis dan Tokoh Maju Jadi Caleg DPR Akan Diperketat

"Kaitan dengan persyaratan orang yang ikut jadi calon legislatif pada partai. Dulu bagaikan 'pasar hewan', artis yang tak pernah belajar politik, masuk partai, tidak pernah masuk dunia politik, langsung diterima oleh partai politik," kata Dani dalam diskusi tentang 'Isu Krusial Dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu' di Resto Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).

Akibat seperti 'pasar hewan' itulah banyak calon anggota legislatif yang terpilih sebagai anggota DPR pusat maupun daerah yang tidak mengetahui tugas pokoknya. Dengan alasan tersebut syarat sebagai anggota legislatif akan diperketat.

(erd/tor)

revisi uu pemilu