Penanganan Terorisme, BNPT: Akan Dibentuk Satgas Lintas Kementerian

Jakarta - BNPT bersama beberapa Kementerian menyepakati bersinergi bersama untuk penanganan terorisme. Tim khusus ini dapat bekerja antar lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan terorisme.

"Tadi kita rapat soal sinergitas dengan kementerian yang terkait dengan masalah terorisme. Kita fokus bagaimana modus selama ini mengenai radikalisme termasuk terorisme yang ada berkembang. Di mana diantaranya juga terpaparnya persoalan radikalisme yang ada di kalangan pendidikan dari ringkat rendah sampai yang perguruan tinggi, bahkan juga mungkin masih ada yang sudah di luar perguruan tinggi terpapar radikalisme sehingga antisipasinya tidak hanya bisa dilakukan oleh BNPT saja, tapi dibutuhkan sinergitas dengan kementerian lain. Itu tadi yang disampaikan Pak Menkopolhukam," kata Kepala BNPT Suhardi Alius usai rapat koordinasi di kantor Kemenkpokhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).

"Selesai ini kita akan membuat task force lagi dengan melibatkan pejabat yang tidak diganti-ganti," sambungnya.

Pejabat tim khusus ini kata Suhardi akan memiliki akses menteri atau kepala lembaga negara lainnya. Sehingga mereka dapat merumuskan pola penangulangan terorisme yang efektif.

"Program deradikalisasi, kontra radikalisasi termasuk sebagai jembatan dari seluruh kementerian. Contohnya Menkominfo. Sekarang ini kan banyak masalah di teknologi informasi melalui sosial media ataupun situs-situs, ini deras sekali dan bagaimana cara menciptakan pola dan untuk mencari solusinya. Nanti bisa ditanyakan Pak Menko info kiat-kiat apa yang dilakukan. Yang jelas kami upayakan mereduksi radikalisme yang masuk," bebernya.

Surhadi mengatakan kantong radikalisme yang telah teridentifikasi baik itu di dalam penjara atau di luar penjara. Mereka akan dipantau oleh tim khususnya untuk penanganan radikalisme maupun terorisme.

"Lapas memang tempat rehabilitasi tapi berpotensi untuk mengulangi perbuatannya lagi. Maka perlu kami libatkan seluruh kementerian di samping mendeteksi juga menyentuh keluarganya misal dengan menggandeng Mendikbud dan Kemensos. Kami upayakan semua lini untuk bisa mereduksi," tuturnya.

Kehadiran Kemenkoinfo Rudiantara kata lanjut Surhadi untuk memberi tahu modus radikalisme dan terorisme di dunia maya. Sedangkan untuk media online yang berbau paham radikalisme tengah tengah dicari rumusan penanganannya.

"Kami reaktualisasi (sudah dibentuk tim task force). Task force ini berisi wakil-wakil dari kementerian yang terkait dengan penanggulangan terorisme. BNPT akan menjadi leading sectornya untuk penanganan terorisme itu jadi tugas dan tanggung jawab BNPT, kita bisa memformulasikan," imbuhnya.

Suhardi mengatakan kondisi radikalisme dan terorisme sudah terpapar diberbagai lapisan strata sosial hingga pendidikan. Semua itu tidak terlepas dari kecanggihan teknologi informasi yang tidak bisa dibendung.

"Jadi ini betul-betul sudah jadi permasalaham bangsa dan negara untuk bisa selesaikan masalah ini. Nanti, saya akan segera surati untuk nama-nama task force dan tidak boleh diganti yang punya akses langsung ke menteri," pungkasnya. (edo/dra)