Krisis Kabinet Belanda

Den Haag - Kabinet Belanda terancam jatuh. Sampai Sabtu tengah malam para politisi partai koalisi berkuasa terus berunding: masihkah kabinet bisa diselamatkan atau bubar dan menggelar pemilu?Partai koalisi berkuasa itu terdiri dari pemenang pemilu 2003 Christen-Democratisch Appel (CDA), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi), dan Demokraat 66 (D66). Perolehan kursi trio ini di Tweede Kamer (Kamar Kedua/Majelis Rendah) atau parlemen masing-masing 44, 28, dan 6 kursi, total 78 kursi dari 150 kursi di parlemen.Krisis kabinet terjadi setelah Menteri Pembaruan Pemerintahan yang juga Wakil Perdana Menteri, Thom de Graaf, mengundurkan diri (23/3/2005), akibat rencananya untuk mengubah sistem pemilihan walikota dari sistem perwakilan dan diputuskan oleh Raja atau Ratu (Grondwet/Konstitusi Belanda, Pasal 131) menjadi secara langsung oleh rakyat, kandas di tingkat Eerste Kamer (Kamar Pertama/Majelis Tinggi), semacam lembaga DPD. De Graaf gagal memperoleh dukungan 2/3 suara, terutama akibat penolakan para senator dari fraksi Partai Buruh dan tak cukup mendapat dukungan dari mitra koalisinya.De Graaf sendiri dalam penjelasannya kepada pers mengungkapkan, bahwa ia memilih mundur karena rencananya soal pemilihan walikota secara langsung dan pembaruan stelsel pemilu itu merupakan bagian dari prinsip dan visi partainya, sekaligus menjadi motivasi partainya bersedia berkoalisi. Penolakan rencana tersebut sama saja telah menghilangkan motivasi itu. "Jadi untuk apa saya tetap duduk di kabinet?" demikian De Graaf.Keputusan mundur De Graaf itu bagai bom yang meledak di siang bolong kota Den Haag. Soalnya, langkah itu telah memantik krisis kabinet. Kabinet terancam jatuh. Tanpa sokongan D66 yang menyumbang 2 menteri, maka praktis kabinet hanya bersandar pada koalisi CDA dan VVD dengan total kekuatan cuma 72 kursi. Tak cukup untuk memerintah, karena syarat minimal 50 persen plus 1 tak terpenuhi.Merangkul LPF (8 kursi) ke dalam kabinet, sebagai alternatif D66, juga bukan opsi. Pengalaman buruk dengan LPF tak akan diulangi. Selain itu partai warisan Pim Fortuyn ini tidak solid dan popularitasnya saat ini berada di titik nadir. Melirik Groenlinks (8 kursi) dan Partai Sosialis (9 kursi) juga tidak mungkin, sebab program partai itu mustahil bersandingan dengan program CDA dan VVD. Partai Buruh (42 kursi) jelas tak mau. Partai ini menikmati perannya sebagai oposisi, popularitasnya meroket, sehingga jika saat ini digelar pemilu partai ini akan mendulang 47 kursi. Partai Buruh tentu lebih memilih duel di ajang pemilu.Jika kabinet -yang dijuluki Kabinet Balkenende II, merujuk ke nama PM JP Balkenende- jatuh, maka ini merupakan kali kedua kabinet berwarna tengah kanan ini kandas di tengah jalan. Sebelumnya, Kabinet Balkenende I (koalisi CDA, VVD, LPF) hasil Pemilu 2002, juga bubar ketika usia kabinet baru berjalan seumur jagung, tepatnya 87 hari. Pemicunya adalah krisis akibat cekcok internal LPF, yang membuat menteri-menteri LPF itu tak kunjung bisa bekerja. Khawatir citra kabinet ikut rusak dan berimbas ke partai, akhirnya CDA dan VVD memilih skenario membiarkan kabinet jatuh dan menggelar ulang pemilu (2003). Selama kabinet demisioner, Belanda selama hampir setahun praktis tanpa kabinet, tapi mesin birokrasinya tetap efektif berjalan.Namun, krisis kali ini karakternya lain. Jika Kabinet Balkenende II ini jatuh, maka yang babak belur bukannya D66, melainkan CDA dan VVD. Dua partai ini dalam posisi defensif. De Graaf telah mengungkapkan kepada publik, bahwa idenya -yang disambut positif oleh publik- itu bukan hanya ditorpedo Partai Buruh, tetapi juga tidak cukup didukung oleh mitra koalisinya tersebut. Selain itu, citra kepemimpinan Balkenende (CDA) juga akan rontok. Dua kali gagal memimpin kabinet dalam masa kurang dari 3 tahun, apa kata pemilih nanti?Oleh sebab itu, selama hari Paskah ini Balkenende cs berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkan kabinetnya. Het Torentje, menara Binnenhof yang menjadi kantornya di hari libur itu terus terang-benderang hingga Sabtu larut malam. Di situ perundingan-perundingan CDA, VVD, dengan D66 digelar. Sadar posisinya di atas angin, sangat dibutuhkan dan sangat menentukan, kabarnya D66 meminta dilakukan perundingan ulang terhadap regeerakkoord (kesepakatan memerintah), yakni kesepekatan bersama dalam kabinet untuk menjalankan pemerintahan. D66 meminta garansi untuk bisa menggarap bidang pembaruan pemerintahan, media, dan anggaran ekstra untuk bidang pendidikan.Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, maka D66 secara definitif akan keluar dari koalisi. Menteri D66 lainnya di kabinet, Menteri Ekonomi Laurens Jan Brinkhorst dan Sekretaris Negara bidang Media, Medy van der Laan, akan ditarik. Selanjutnya kabinet akan jatuh dan demisioner, dengan tugas menyiapkan pemilu dalam tempo 1 tahun.Skenario apa yang akan terjadi? Kita tunggu saja. (es/)