Presiden Jokowi Pimpin Rapat Bahas Poros Maritim di Tepi Danau Toba

Kabupaten Simalungun - Setelah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Sibolga dan Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas percepatan implementasi Poros maritim.

Rapat itu digelar di salah satu ruangan di Hotel Inna Parapat, Kabupaten Simalungun, Sabtu (20/8/2016). Hotel ini berada di tepi Danau Toba. Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 16.55 WIB di Hotel sebelum akhirnya masuk ke ruang rapat.

"Hampir dua tahun kita bicara masalah poros maritim dan sampai saat ini implentasinya ada yang sudah berjalan tapi banyak yang belum," kata Presiden Jokowi memulai sambutan rapat sekitar pukul 19.02 WIB.

Beberapa menteri yang hadir yaitu Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, MenPAN-RB Asman Abnur, Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawana Munaf, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Jokowi mengatakan Indonesia harus secara maksimal memanfaatkan posisi strategis di mana dua pertiga wilayahnya adalah lautan, salah satunya dengan pengembangan pelabuhan-pelabuhan.

"Kita juga harus beri prioritas pada infrastruktur, konektivitas antar pulau, konektivitas maritim dengan tol laut dan beberapa kali saya sampaikan berkaitan seaport, deep seaport,logistik, industri perkapalan dan pengolahan ikan," ujar Jokowi.

"Saya berharap pengolahan laut di sepanjang pantai terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, yaitu Batam, Sumut, bisa betul-betul bisa kita kembangkan menjadi pelabuhan kelas dunia," imbuhnya.

Terkait poros maritim juga, Jokowi mengingatkan soal pemanfaatan kekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini menyangkut sektor perhubungan laut, industri perikanan, energi, wisata bahari, pariwisata dan jasa kelautan lain.

"Terakhir yang juga tidak kita abaikan penerapan diplomasi dan kekuatan maritim kita dalam rangka menghadapi ancaman di laut. Bukan hanya illegal fishing, tapi perusakan ekosistem laut. Dan laut sering digunakan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, lalu lintas imigran gelap dan konflik perebutan sumber daya laut," pungkas Jokowi. (miq/Hbb)