"Jadi hari ini pengurus di Jakarta lebih banyak yang tidak suka Ahok," kata Kepala Biro Pemilu dan Pilkada Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP, William Yani saat berbincang, Sabtu (20/8/2016).
Yani mengakui, peluang Ahok cukup kuat didukung PDIP. Namun merujuk peristiwa pertemuan Ahok dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP pada 17 Agustus kemarin, PDIP Jakarta mendongkol. Soalnya Ahok mengatakan dirinya tidak mendaftar melainkan hanya meminta Megawati mengizinkan Djarot Saiful Hidayat untuk menjadi wakilnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
https://m.detik.com/news/berita/3278489/ahok-saya-ke-pdip-bukan-mendaftar-tapi-minta-izin-gandeng-djarot
"Dia (Ahok) mengatakan, 'Saya tidak mendaftar, tapi saya hanya melamar Djarot.' Teman-teman di bawah sudah sakit hati, tambah sakit hati lagi. Buat apa bikin statement seperti itu. Minimal dia harus mendaftar ke PDIP," kata Yani.
Yani menegaskan PDIP menghargai mekanisme partai, maka Ahok juga seharusnya perlu menghargai mekanisme itu. Mekanisme yang dimaksud adalah mendaftar sebagai kandidat cagub PDIP, dan itu dinyatakan Ahok tak perlu dilakukannya.
"Kalau menurut saya, Ahok egonya tinggi sekali. Tidak mau terlihat mengalah," kata Yani.
Bahkan, Megawati sendiripun sangat menghargai mekanisme kepartaian yang dijalankan. Seharusnya Ahok juga menghargai mekanisme partai.
"Bu Mega untuk menunjuk dirinya sendiripun (menjadi Ketua Umum) dia ikut mekanisme loh. Apalagi Ahok yang bukan pengurus partai. Artinya, mekanisme itu (Ahok) harus mendaftar," kata Yani.
Terlepas dari sikap Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta yang tak suka dengan Ahok, namun keputusan tingkat pusat akan senantiasa dihormati. Bila PDIP benar-benar resmi menunjuk Ahok sebagai cagub usungan PDIP, maka PDIP Jakarta juga bakal patuh.
"Kalau sudah ada keputusan dukung Ahok, kita ikut saja. Namun kita harapkan Pak Ahok jangan arogan," tandas Yani.
(dnu/jor)











































