DPRD Riau Akan Kumpulkan Bukti Bahwa Riau Tidak Korup

Pekanbaru - Ketua DPRD Riau Chaidir sangat menyayangkan bila Pemprov Riau termasuk lima besar sebagai daerah yang terkorup. Pihaknya akan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti indikasi korupsi seperti yang telah diumumkan KPK.Penyesalan itu diungkapkan Chaidir kepada detikcom, usai menghadiri Mubes Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) di Hotel Ibis Jl Soekarno-Hatta, Riau, Sabtu (26/3/2005)."Terkait dengan pengumuman KPK itu, kita akan meminta klarifikasi pihak eksekutif dalam hal korupsi ini," terang Chaidir.Lebih lanjut Chaidir menekankan agar semua pihak melakukan transparansi dalam menggunakan dana APBD termasuk dilingkungan DPRD Riau sendiri."Jika semua pihak tidak bersedia untuk transparansi kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka inilah mala petaka dari praktek korupsi itu sendiri," papar Chaidir seraya mengingatkan.KPK telah mengumumkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pekanbaru menjelaskan Riau menempati urutan keempat provinsi dengan kasus korupsi di tingkat penyelenggara pemerintahan daerah terbanyak dari 32 provinsi di seluruh Indonesia.Hal ini dibuktikan dengan adanya 432 laporan kasus korupsi yang diterima KPK sepanjang tahun 2004 lalu. Total kerugian negara akibat praktek korupsi ini mencapai Rp 2,7 triliun. Sesuai dalam laporan itu, peringkat pertama diduduki Pemerintah DKI Jakarta. Berturut-turut peringkat kedua dan ketiga adalah Selawesi Selatan dan Sumatera Utara. (ism/)