DPP PKB Pertimbangkan Cabut Keanggotaan Alwi dan Syaifullah

Jakarta - DPP PKB bisa saja mencabut keanggotaan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf jika keduanya terus melakukan manuver atau provokasi dengan menggalang DPC-DPC agar menggugat keputusan DPP PKB yang menonaktifkan keduanya dari struktur partai. "Kalau keduanya masih melakukan manuver atau provokasi, bisa saja DPP menggelar rapat pleno untuk mencabut keanggotaan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf," kata Fungsionaris DPP PKB Marwan Jafar dan Helmy Faisal Zaini saat djumpa pers di Kantor DPP PKB, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (26/3/2005).Dalam kesempatan itu baik Marwan maupun Faisal mengharapkan agar Alwi dan Syaifullah menghentikan upaya-upaya untuk memobilisasi DPC-DPC menggugat keputusan DPP. Ini mengingat penonaktifan Alwi dan Syaifullah dari jabatannya di strutur partai disebabkan Alwi dan Syaifullah saat ini menduduki jabatan menteri dalam kabinet SBY-JK. "Berdasarkan rapat pleno 21 September 2004, Alwi Shihab dan Syaifullah harus menanggalkan jabatannya dalam kepengurusan PKB karena keduanya masuk dalam kabinet," kata Marwan. Menurut Marwan, keputusan rapat pleno 21 September 2004 sudah sesuai dengan AD/ART PKB terutama pasal 22, ayat 1 yang berbunyi, lowongan antar waktu personalia dewan pengurus partai terjadi karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan. Sedangkan ayat 2 menyatakan, pemberhentian personalia Dewan pengurus Partai hanya dapat dilakukan melalui rapat pleno oleh pengurus partai berdasarkan alasan-alasan yang jelas secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan AD/ART.Marwan dan Helmi juga menyatakan, pernyataan Alwi dan Syaifullah yang mempermasalahkan pemberhentiannya merupakan suatu bentuk inkonsistensi politik karena pada saat rapat pleno Alwo Shihab menyataklan dirinya legowo dinonaktifkan. DPP PKB juga menghimbau para kiai baik di Jateng maupun Jatim untuk tidak mudah diajak maupun dimobilisasi untuk mempermasalahkan hal-hal tertentu yang sebenarnya sudah tercantum dalam AD/ART. Keputusan DPP itu, kata Marwan, dimaksudkan agar tidak ada conflict of interest. "Ini langkah strategis PKB ke depan. Mohon, DPD dan DPW jngan terpancing permainan politik jangka pendek. Para kiai juga jangan terpancing pada polemik yang sifatnya teknis," kata Helmi yang juga waksekjen DPP PKB ini. (qom/)