Ini Isi Pertemuan Pimpinan MPR dengan Menkeu Jelang Sidang Tahunan

Jakarta - Pimpinan MPR mengadakan rapat konsultasi dengan Menkeu Sri Mulyani untuk membahas anggaran dan perkembangan ekonomi. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran sosialisasi 4 pilar tidak akan dipotong.

Rapat konsultasi dilakukan di Ruang Delegasi MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2016). Usai rapat, Ketua MPR Zulkifli Hasan yang didampingi para wakiknya lalu memberi keterangan pers bersama Sri Mulyani.

"Ini rapat konsultasi mengenai perkembangan ekonomi kita. Juga kami meminta penjelasan ke Menkeu soal format APBN kita. Sejauh mana UU tax amnesty dijalankan karena itu sangat diharapkan untuk menambal kekurangan negara," ujar Zulkifli.

Dia juga memberi selamat atas dilantiknya Sri Mulyani sebagai Menkeu. "Kita bersyukur beliau mau kembali," imbuhnya.

Sri kemudian mengatakan bahwa dia memberi penjelasan soal kondisi ekonomi global yang berpengaruh ke ekonomi negara juga soal upaya tax amnesty. Meski begitu, pemerintah saat ini tetap harus melakukan koreksi dengan adanya pemotongan anggaran.

Dia memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan aman dari pemotongan, begitu pula program-program prioritas. Sri juga mengusahakan agar anggaran sosialisasi 4 pilar yang selama ini dilakukan oleh MPR aman dari pemotongan.

"Kami mengucapkan terima kasih ke MPR yang terus menjalankan fungsinya. Meski dalam kondisi anggaran yang ketat, kami usahakan kegiatan MPR dan sosialisasi ideologi Pancasila yang penting akan tetap dilaksanakan," ucap Sri Mulyani.

Bahas Haluan Negara dengan Forum Rektor

Ketua MPR Zulkifli Hasan hari ini juga menerima kedatangan Forum Rektor Indonesia, Aliansi Kebangsaan, dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI). Zulkfli menerima pemikiran tentang haluan negara.

Para rektor diantaranya terdiri dari Universitas Pancasila, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Institut Pertanian Bogor, Universitas Muhammadiyah UHAMKA, Universitas Paramadina, Universitas Cendrawasih Papua dan lain-lain.

Di kesempatan ini, forum menegaskan Indonesia memerlukan haluan negara yang jelas dalam melakukan pembangunan berkelanjutan untuk jangka panjang. Sebab para akademisi menilai tidak sedikit visi pemerintah pusat dan daerah tidak saling bersinergi. Tak ayal, pembangunan menjadi tidak merata dan daerah seringkali tertinggal.

Menanggapi paparan tersebut, Zulkifli juga menilai saat ini Indonesia memang membutuhkan haluan negara. Ia menjelaskan MPR siap mematangkan konsep haluan negara yang tengah disusun.

"Gagasan konsep ini untuk meluruskan tujuan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi. Saya kira ini bisa jadi landasan utama," ujar Zulkifli.

Zulkifli berharap seluruh pihak, termasuk akademisi untuk ikut mengawal proses penyusunan haluan negara. Sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak untuk kepentingan bersama di kemudian hari.

"Kalau sudah disepakati ini akan berlaku di periode yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bisa berbuah manis untuk Indonesia. Kita minta ini dikawal bersama-sama," pungkasnya.

(imk/van)