PKS Intens Perkuat Koalisi Cari Bakal Cagub Lawan Ahok

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini masih menjajaki komunikasi dengan sejumlah parpol untuk mengusung bakal calon gubernur DKI Jakarta. PKS ingin cagub yang didukung lebih baik dari petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS mencari sosok bakal cagub yang jujur, tegas dan humanis.

"Kami dengan beberapa parpol tengah menjajaki sejumlah nama guna mencari calon pemimpin yang lebih baik," ujar Hidayat di sela-sela acara sosialisasi empat pilar MPR RI di Padang sebagaimana keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (13/8/2016) malam.

Hidayat menyampaikan, masih banyak kandidat gubernur yang lebih baik dibanding Ahok. Gubernur baru DKI nantinya harus dapat bekerja dalam tim tanpa menonjolkan diri sendiri termasuk punya tindakan konsisten.

Soal konsistensi ini, Hidayat menyebut Ahok bukan orang yang masuk dalam kriteria. Alasannya Ahok saat ini menolak cuti selama masa kampanye Pilgub Jakarta 2017. Padahal dalam Pilgub tahun 2012 lalu, Ahok menurut Hidayat lantang meminta agar Fauzi Bowo mundur untuk menjaga netralitas birokrasi.

"Lha sekarang kok malah dia yang menolak. Padahal cuma cuti kampanye bukan mundur," terang Hidayat.

Hidayat memandang, penolakan Ahok untuk cuti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sama saja tidak menghargai partai-partai yang akan mengusungnya, yakni Golkar,Hanura dan Nasdem. Sebab partai-partai tersebut ikut membahas dan menyetujui UU tersebut,

"Bahkan itu tidak menghargai Presiden RI, karena UU tersebut disetujui dan ditandatangani Presiden. Padahal Presiden RI Pak Jokowi kan teman Ahok juga," imbuh Hidayat.

Jika alasan Ahok menolak cuti karena menjaga APBD, hal itu sambung Hidayat justru menunjukkan Ahok tidak mampu membangun sistem. Bila sistem sudah terbangun maka secara otomatis program-program tetap bisa berjalan dengan baik karena ada sistem yang bekerja.

"Tugas-tugas Gubernur kan bisa didelegasikan kepada Wagub atau Sekda," imbuh Hidayat. (fdn/fdn)