Zona Schengen Bakal Tak Sebebas Semula

Laporan dari Brussel

Zona Schengen Bakal Tak Sebebas Semula

Eddi Santosa - detikNews
Minggu, 14 Agu 2016 03:08 WIB
Zona Schengen Bakal Tak Sebebas Semula
Foto: Logo Parlemen Eropa (Sumber: europarl.europa.eu)
Brussels - Krisis migrasi menunjukkan zona Schengen tak bisa lagi dipertahankan tanpa kontrol perbatasan luar yang kuat. Survei juga menunjukkan 71% warga Eropa menginginkan kontrol perbatasan.

Kini Parlemen Eropa sedang menggodok sejumlah rancangan untuk memperkuat kontrol perbatasan, di antaranya rancangan The European Border and Coast Guard Regulation (Regulasi Penjaga Perbatasan dan Pesisir Eropa).

"Regulasi Penjaga Perbatasan dan Pesisir Eropa akan menjamin perbatasan UE lebih aman dan lebih terkendali. Ini bukan mukjizat yang dapat menyelesaikan krisis migrasi yang sedang dihadapi UE saat ini atau memulihkan kepercayaan sepenuhnya di wilayah Schengen, tetapi sangat diperlukan sebagai langkah awal," ujar Artis Pabriks, anggota Parlemen Eropa dari Latvia melalui rilis yang diterima detikcom Den Haag, Sabtu (13/8/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan rancangan untuk membentuk Sistem Kontrol Perbatasan UE sudah lebih dulu disetujui oleh Parlemen Eropa pada Rabu (6/7/2016).

Sistem ini mengintegrasikan otoritas nasional negara anggota dengan penjaga perbatasan UE. Otoritas nasional tetap mengendalikan sendiri perbatasan negaranya, tapi dapat memperoleh bantuan dari tim Penjaga Perbatasan dan Pesisir Eropa untuk digelar di perbatasan mereka.

Rancangan sistem baru di Schengen ini tinggal menunggu persetujuan Dewan Eropa. Begitu Dewan Eropa menyetujui, maka regulasi baru mengenai kontrol perbatasan ini sudah mulai bisa berlaku pada musim gugur tahun ini.

Di samping itu Parlemen Eropa juga sedang melakukan pembahasan dengan Dewan Eropa untuk menetapkan perjalanan dengan tujuan teror sebagai suatu kejahatan di semua negara UE.

Hal dimaksud termasuk kegiatan memberi pelatihan atau mengikuti pelatihan, hasutan untuk melakukan aksi terorisme atau kegiatan membiayai teroris. (es/fdn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads