BNP2TKI Apresiasi Dukungan KPK Pada Pembenahan Tata Kelola TKI

Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengapresiasi dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap program reformasi pembenahan tata kelola TKI.

"Wujud dari konkretnya dukungan KPK berupa pengawalan implementasi dari Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan, serta Poros Pelayanan TKI Terintegrasi Daerah Asal TKI, yaitu berupa pembangunan 52 kantor layanan TKI di 9 Provinsi, termasuk memonitor kinerja operasi layanannya," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Nusron menanggapi forum Best Practice yang diselenggarakan KPK di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 9-10 Agustus 2016. Dalam forum tersebut KPK menilai BNP2TKI memiliki best practice nyata yang didorong untuk direplikasi di daerah bersama LKPP, BPKP, dan Kemendagri.

Bagi BNP2TKI, KPK telah ditetapkan sebagai mitra strategis dalam pembenahan governance layanan TKI yang transparan, murah, cepat dan bebas praktek korupsi. Strategic Partner lainnya adalah Bank Indonesia di area Pemberdayaan TKI Produktif dan BPJS Ketenagakerjaan di bidang asuransi ketenagakerjaan.

Sementara itu Staf Khusus Kepala BNP2TKI Dedi Noor Cahyanto, mengatakan dukungan KPK selama ini telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur program. Termasuk mulai bersihnya layanan TKI di Kantor Nunukan (sebagai embrio) dari praktik calo. Hal ini pun mulai menjalar di kantor-kantor layanan TKI di daerah lain.

"Ini merupakan perwujudan dari program Nawacita Bapak Presiden Jokowi, untuk itu BNP2TKI berupaya keras untuk mengintegrasikan berbagai layanan bagi para TKI di satu tempat untuk menghapus praktik percaloan," tutup Dedi Noor. (mpr/hri)