.webp)
Wiranto mengatakan, penyanderaan WNI tersebut sudah berlangsung cukup lama dalam kondisi yang tidak pasti. Untuk itu, harus ada upaya tegas dan cepat dari Indonesia kepada Filipina.
"Jadi sudah sekian lama terombang ambing dalam proses penyelesaian yang berkepanjangan. Maka setelah saya bicara dengan kementerian dan lembaga terkait sehubungan dengan kasus ini, maka beberapa langkah langkah yang harus kita lakukan," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (12/8/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita minta Menteri Luar Negeri (Retno LP Marsudi) untuk meminta ketegasan dari pemerintah Filipina apa yang harus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian penyanderaan ini. Karena basis dari letak penyanderaan ada di wilayah Filipina dan itu dia punya yurisdiksi nasional yang tidak bisa kita langgar," jelas Wiranto.
Wiranto mengatakan, pemerintah Indonesia berharap ada sebuah operasi militer yang lebih menjurus pada penyelesaian masalah tersebut, meski akan berdampak ke negara lain. Ditegaskan Wiranto, Indonesia siap jika dilibatkan dalam operasi tersebut.
"Dalam kaitan itu, pemerintah Indonesia lewat Panglima TNI menyatakan bahwa kita sudah siapkan pasukan unit-unit bantuan yang akan mendukung operasi itu kalau Filipina setuju. Tapi kita sudah menyiapkan, sudah melatih, mensiagakan, sehingga setiap saat kita diminta untuk operasi gabungan bersama-sama untuk menumpas itu kita siap. Artinya Indonesia konsisten bahwa terorisme harus diberantas," tegas Wiranto.
Meski demikian, lanjut Wiranto, untuk saat ini operasi intelijen harus tetap dijalankan. Gunanya untuk mengetahui posisi penyanderaan tersebut.
"Dan kita sudah tahu perkembangan mereka seperti apa. Dengan demikian maka langkah-langkah mereka untuk mengirim video mengancam dalam rangka perang urat syaraf dilemparkan ke publik Indonesia," katanya.
"Karena itu saya memohon kepada masyarakat harap tenang menghadapi hal itu, percayakan kepada pemerintah," tambah Wiranto. (rjo/hri)
