KLHK Patroli 119 Desa Cegah Kebakaran Hutan

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mencegah kebakaran lahan dan hutan. KLHK bersama dengan TNI Polri melakukan patroli di 119 desa yang dianggap rawan terjadi kebakaran hutan.

"Kami juga lakukan patroi di 119 desa yang rawan kebakaran dengan melìbatkan aparat TNI juga Polri," kata Dirjen Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga dan memelihara lahan dan hutan di sekitar mereka. Jangan sampai kebakaran parah seperti tahun lalu terulang.

"Kami tingkatkan upaya awareness pada masyarakat. Tindakan-tindakan pada perushaan agar tidak terjadi kebakaran," ucapnya.

Rasio mengatakan KLHK juga melakukan deteksi dini melalui pemantauan dan monitoring hotspot. Diharapkan bila ada hotspot bisa segera diatasi dan tidak menyebabkan kebakaran besar hingga mengganggu aktivitas warga.

"Ada hotspot tapi tidak ada asap. Ini komitmen pemerintah Jokowi," ucap Rasio.

Sebelumnya Kepala Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan pemerintah berhasil mencegah bencana kebakaran hutan pada tahun ini. Hingga kemarin jumlah hot spot kebakaran hutan di seluruh provinsi Indonesia berjumlah 10.174. Jumlah ini menurun drastis dibanding tahun 2015 lalu.

Menurut Sutopo kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 sangat luar biasa. Data satelit Modis mendeteksi jumlah hotspot selama tahun 2015 tercatat 129.813 hotspot. Jarak pandang saat itu hanya 100 meter. Indeks standar pencemaran udara (ISPU) mencapai lebih dari 2.000 psi atau sudah sangat berbahaya. Hutan dan lahan seluas 2,61 juta hektar terbakar dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 221 triliun. Aktivitas pendidikan dan penerbangan lumpuh selama 2-3 bulan.

"Kondisi tersebut sangat berbeda dengan tahun 2016. Sejak 1 Januari 2016 hingga 11 Agustus 2016, satelit Modis mendeteksi jumlah hotspot adalah 10.174 di Indonesia. Bandingkan dengan 129.813 hostpot selama tahun 2015," ujar Sutopo dalam siaran persnya kepada detikcom, Jumat (12/8/2016).

(slh/rvk)