Kasus Vonis Bebas Bertarif Rp 1 Miliar, Ketua PN Bengkulu Diperiksa KPK

Jakarta - Penyidik KPK masih terus mengembangkan penyidikan kasus suap di balik sidang perkara korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M Yunus Bengkulu. Untuk mendalaminya, penyidik KPK memanggil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bengkuku, Encep Yuliadi.

"Saksi Encep Yuliadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka T (Toton)," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Kamis (11/8/2016).

Kasus ini berawal ketika KPK menangkap sejumlah orang pada Senin, 23 Mei 2016 di wilayah Kepahiang, Bengkulu. Setelah para pihak tersebut diperiksa secara intensif, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Kelima orang tersangka itu disangka terlibat dalam kasus suap pengamanan sidang perkara dugaan korupsi honor Dewan Pembina RSUD Dr M Yunus Bengkulu di PN Tipikor Bengkulu. Urusan perkara itu dipatok Rp 1 miliar agar para terdakwa bebas.

Para tersangka yang ditetapkan yaitu hakim tipikor yang juga merupakan Ketua PN Kepahiang, Janner Purba; hakim ad hoc PN Tipikor Bengkulu, Toton; panitera PN Bengkulu Badarudin Amsori Bachsin, Kabag Keuangan RSUD M Yunus Bengkulu, Safri Syafei, dan mantan Wakil Direktur Keuangan RSUD M Yunus Bengkulu, Edy Santoni.

KPK menyangka Janner, Toton, dan Badarudin sebagai pihak penerima suap sebesar Rp 650 juta dari Rp 1 miliar yang dijanjikan oleh Safri dan Edy. Duit itu diberikan agar Safri dan Edy mengantongi vonis bebas dalam perkara dugaan korupsi honor Dewan Pembina RSUD M Yunus Bengkulu. (asp/asp)