Batang Jadi Lokasi Studi Pembangunan Berbasis HAM karena Korupsi Minim

Batang - Pemerintah Kabupaten Batang semakin dikenal dengan praktik transparansinya. Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo, menganggap langkah mendasar dalam melakukan pembangunan, yaitu memperkuat transparansi.

Dalam pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini, Rabu (10/08/2016) di Pendopo Kabupaten Batang. Yoyok mengatakan kepercayaan rakyat bisa diperoleh jika pemerintahannya transparan.

"Kalau pemerintah sudah transparan, rakyat percaya. Kita bisa mengajak rakyat untuk bekerjasama untuk menuntaskan pembangunan," kata Yoyok, Rabu (10/8/2016).

Penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015 itu menambahkan, pembangunan suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, hakikat pembangunan adalah peningkatan standar hidup, keseimbangan, dan kebahagiaan, sama seperti HAM.

Yoyok meminta jajarannya agar sangat hati-hati dalam merencanakan pembangunan. "Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun lebih daripada itu, kebahagiaan rakyat adalah yang tertinggi," kata Yoyok.

"Jika sudah terencana dengan baik dan transparan, pembangunan jalan atau jembatan pasti memberikan dampak ekonomi. Tetapi, dampak kebahagiaan belum tentu," imbuhnya.

Mantan Danramil Tanjung Priok itu menganggap peningkatan ekonomi masyarakat tidak selalu berkorelasi positif dengan kebahagiaan. Ia mencontohkan pembangunan pesat di kota besar ternyata tidak juga berdampak negatif pada masyarakat.

"Pembangunan sering kali harus mengorbankan kebahagiaan rakyat. Di kota besar misalnya, ekonomi berkembang pesat, tetapi tidak ada interaksi dengan tetangga, jarang bertemu keluarga, sulit beribadah, dan minim rasa bangga sebagai warga." kata Yoyok.

Yoyok dan Komnas HAM membahas penyusunan konsep pembangunan berbasis HAM yang akan dijadikan rujukan pelaksanaan proses pembangunan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

"Batang adalah daerah pertama yang kami datangi. Batang, kami anggap salah satu praktik terbaik di Indonesia. Kami harus mulai dari yang terbaik. Meski, jajaran birokrasi atau Pak Bupati tidak pernah secara eksplisit mengatakan pembangunan berbasis HAM," kata peneliti Komnas HAM, Pihri Buaera.

Dalam paparannya di hadapan pejabat-pejabat Kabupaten Batang, Pihri mengatakan Batang dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki tingkat korupsi yang minim. Pemberantasan korupsi merupakan aspek penting dalam pembangunan berbasis HAM.

Selain Kabupaten Batang yang dinilai minim praktik korupsi, Komnas HAM juga memilih beberapa daerah lain sebagai lokasi studi, yakni Jakarta, Trenggalek, dan Tanjungpinang.

Jakarta dipilih karena ada dinamika tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang masif. Trenggalek merupakan daerah dengan pemimpin yang baru dilantik. Terakhir, Tanjung Pinang dianggap sebagai representasi dari daerah perbatasan. (alg/trw)