Kuatkan Oposisi, Megawati Perlu Buat Kabinet Bayangan

Jakarta - Megawati Soekarnoputri hampir pasti bakal terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDIP dalam Kongres II PDIP di Denpasar. Karena itu tantangannya adalah bagaimana Mega menyusun kepengurusan yang solid dan membentuk kabinet bayangan untuk memperkuat oposisi.Menurut Koordinator Relawan Pejuang Demokrasi Budiman Sudjatmiko dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (25/3/2005), besarnya peluang Mega dapat dilihat dari hasil dari konfercabsus PDIP di berbagai daerah yang hampir semuanya mengusung namanya sebagai calon ketua umum PDIP periode 2005-2010.Jika Megawati terpilih kembali, tugas berat menantinya. Di antaranya segera menyusun kepengurusan yang dapat menjawab tantangan jaman dan harus segera menguatkan peran PDIP sebagai partai oposisi. "DPP PDIP mendatang perlu membuat kabinet bayangan yang berperan sebagai kabinet oposisi. Kabinet oposisi ini merupakan kabinet bayangan yang akan mengkritisi kebijakan kabinet pemerintah,"ujar mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik.Budiman yang bersama dengan teman-temannya masuk PDIP ini berpendapat kabinet oposisi harus diisi oleh kader profesional yang kemampuannya sama dengan menteri. Sehingga nanti di kepengurusan PDIP mendatang ada menlu, mendagri, menteri agama, menkes, mendiknasbayangan."Menteri bayangan ini menjadi oposisi menteri yang ada di pemerintahan. Ia bisa memberikan kritik jalannya pemerintahan sesuai denga bidangnya. Sehingga nantinya ada second opinion terhadap setiap kebijakan yang dilakukan para menteri yang ada dalam pemerintahan," katanya.Menurut Budiman, kritik oleh menteri bayangan bisa dari berbagai aspek. Pertama, jika kebijakannya sudah benar maka menteri bayangan bisa memberikan kritik dalam pelaksanaannya. Jika pelaksanaan sudah benar bisa dikritisi anggarannya, sampai ke mengkritisi detil pelaksananya. 'Dengan demikian rakyat nanti akan bisa memilih mana kabinet yang memang benar-benar membela kepentingan rakyat, menteri yang benar-benar capable," imbuh mantan narapidana politik dalam delik tindak pidana subversif ini.Lebih lanjut, Budiman mengatakan peran oposisi juga bisa dilakukan terhadap para kepala daerah dari PDIP. "Dengan adanya otonomi, para kepala daerah dari PDIP ini bisa menjalankan kebijakan oposisi yang digariskan partai," demikian Budiman Sudjamitko. (gtp/)