Bantah Koalisi Kekeluargaan Bagi-bagi Jabatan, PKS: Kemarin Silaturahmi

Jakarta - Tujuh partai bergabung dalam koalisi kekeluargaan pada Pilgub DKI Jakarta untuk mencari penantang petahana di Pilgub DKI 2017. Salah satu anggotanya yaitu PKS membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) soal bagi-bagi jabatan.

"Kegiatan kemarin hanya silaturahim," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo kepada detikcom, Rabu (10/8/2016).

Pertemuan antarpartai tersebut untuk mencari pemimpin terbaik untuk DKI jakarta. Salah satu hasilnya adalah menyepakati kritera-kriteria pemimpin DKI Jakarta yang akan diusung kelak.

"Harus bijaksana santun, berada, dan beretika. Jadi di dalam pertemuan tidak ada bagi-bagi jabatan," tegas Syakir.

Menurut Syakir, PKS ingin menghadirkan sosok terbaik untuk pemimpin Jakarta. Langkah awalnya dengan membentuk koalisi kekeluargaan. Syakir juga membantah tuduhan ketua tim pemenangan Ahok, Nusron Wahid, yang menyebut partai koalisi pernah ditolak Ahok.

"Ah tidak benar itu. Kami dari PKS tidak pernah meengajukan hal itu," kata Syakir.

Sebelumnya Ahok pun punya tudingan serius terhadap Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk 7 partai politik. Ia memperkirakan koalisi gabungan tersebut dibentuk untuk mengamankan DPRD DKI yang selama ini kerap berbeda pendapat dengan Ahok.

"Saya enggak ngerti juga, ideologinya beda. Ya memang mesti kekeluargaan. Bahas anggaran juga kekeluargaan, diskusi kekeluargaan, mau pejabat juga kekeluargaan. Mungkin itu maksudnya," ungkap Ahok, Selasa (9/8).

"Saya enggak ngerti kekeluargaan itu apa di DPRD DKI," imbuhnya. (tfq/imk)