Temui JK, Menpan Bahas Penghapusan Lembaga Non Struktural dan Layanan Publik

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur melaporkan rencana perampingan 10 lembaga non struktural ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rencana ini dilakukan untuk efisiensi anggaran negara karena lembaga tersebut dinilai tidak produktif.

"Saya melaporkan hal-hal yang menjadi konsenterasi kemenPAN-RB ke depan. Pertama, ada beberapa kelembagaan yang sekarang sudah tidak produktif lagi. Ada lebih kurang 13 kelembagaan non pemerintah yang dibentuk, misalnya ada beberapa lembaga negara. Nah itu nanti saya laporkan akan disederhanakan," ujar Asman usai bertemu Wapres JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).

Asman menyebut saat ini ada sekitar 13 lembaga non struktural (LNS) yang sudah dihapuskan. Tersisa 10 LNS yang tengah dikaji penghapusannya.

"Lebih kurang ada 10 lagi dalam finalisasi karena sudah enggak produktif lagi sehingga mengurangi efisiensi anggaran negara juga," sebutnya.

Namun Asman belum dapat merinci kesepuluh LNS yang akan dibubarkan. Kebijakan penghapusan LNS ini merupakan tindaklanjut dari kebijakan menteri sebelumnya Yuddy Chrisnandi.

"Saya nggak hafal satu-satu karena baru seminggukan. Jadi belum hafal lembaganya," sebutnya.

Selain soal rencana penghapusan LNS, Asman juga melaporkan program kerja prioritasnya terkait layanan publik. Asman ingin kultur birokrasi berubah total untuk melayani masyarakat.

"Jadi kehadiran pegawai ASN ini kan dikehendaki supaya bisa melayani rakyat, bagaimana kehadiran birokasi ini benar-benar tidak menjadi beban buat masyarakat. Itu yang saya jadikan konsenterasi. contohnya, urusan-urusan itu harusnya tidak lagi konservatif tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," imbuhnya.

Pelayanan publik yang sederhana, cepat dan mudah diakses memang menjadi perhatian Asman. Dia mengaku sudah mengunjungi sejumlah daerah untuk memperhatikan kualitas layanan publik di pemerintahan daerah.

"Sudah hari keempat saya meninjau pelayanan publik yang ada di Jatim. Yang saya lihat itu adalah pelayanan Samsat, itu luar biasa kalau menurut saya," katanya.

Asman mencontohkan layanan Samsat Jatim dimana para pengurus perpanjangan STNK tidak perlu lagi melakukan pengurusan manual bertemu dengan petugas. Pemohon perpanjangan STNK hanya cukup melakukan pengurusan di ATM dengan sistem yang sudah disiapkan.

"Seperti ATM itu mesinnya kemudian masukkan STNK yang mau diperpanjang, d pencet banknya berapa bayarnya, kemudian langsung keluar struk pembayaran. kemudian langsung perpanjangan STNK-nya. Jadi tidak bersentuhan lagi dengan para pegawai yang melayaninya," sambung dia. (fdn/rvk)