Pimpinan KPU Temui Presiden Jokowi, Ini yang Dilaporkan

Jakarta - Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. KPU melaporkan soal pelaksanaan Pilkada serentak 2015, rencana pertemuan dengan lembaga KPU se-Asia di Bali dan persiapan pemilu 2019 mendatang.

"Pertama, kami melaporkan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Kedua, mengenai rencana KPU menggelar acara pertemuan KPU se-Asia dan LSM pemerhati atau concern dengan pemilu di Asia tanggal 22-26 Agustus di Bali. Ketiga, persiapan pemilu tahun 2019," kata Ketua KPU Juri Ardianto saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Terkait Pilkada serentak 2015, Juri mengatakan, secara umum pelaksanaannya berjalan lancar, meski masih ada beberapa daerah yang tertunda karena ada masalah dalam pencalonan.

"Dari beberapa daerah yang tertunda, lima daerah itu, misalnya Kalimantan Tengah, Fakfak, Simalungun, Kota Pematangsiantar dan yang terakhir ini sampai sekarang belum selesai pencalonannya, yaitu Kota Pematangsiantar di Sumut. Tapi secara umum Pilkada 2015 berlangsung baik," kata Juri.

Terkait dengan Pilkada serentak 2017 mendatang, persiapannya sudah sesuai dengan harapan dan jadwal yang telah ditetapkan. "Seluruh daerah di 101 daerah yang akan mlaksanakan pilkada serentak 2017, anggarannya sudah tersedia. Kalau Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) bilangnya sudah mencukupi dan tercukupi," katanya.

"Kemudian KPU juga sdang proses penyelesaian dan pengesahan peraturan KPU mengenai tahapan pilkada 2017 dan beberapa hal lain teknis yang terkait persiapannya," tambah Juri.

Mengenai pemilu 2019, Juri meminta kepada Presiden Jokowi agar pembahasan undang-undang penyelenggara pemilu bisa selesai paling lambat akhir 2016. Sehingga persiapan pemilu 2019 bisa segera dilakukan awal 2017.

"Misalnya verifikasi parpol peserta pemilu dan beberapa yang lain. Misalnya pemetaan dapil untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan beberapa isu lain yang penting untuk penguatan lembaga negara. Karena itu kami dorong masukan ke dalam revisi UU pemilu," jelas Juri.

Sementara itu, terkait dengan pelaksaan pertemuan lembaga KPU se-Asia di Bali pada 22-26 Agustus 2016 nanti, Juri meminta agar Presiden Jokowi hadir dan membuka acara tersebut.

"Kami akan menggelar istilahnya Asean Electoral Stakesholder Forum ketiga di Indonesia yang akan berlangsung di Bali. Pertama di Bangkok 2012, kedua di Timor Leste. Ini pertemuan antara KPU-KPU Asia dan NGO (LSM) se-Asia. Kami minta ke Bapak Presiden untuk membuka pada tanggal 23 Agustus," kata Juri. (rjo/erd)