Cetro: Putusan MK Belum Jamin Pilkada yang Demokratis

Jakarta - Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai belum menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang demokratis.Pandangan ini disampaikan Direktur Esekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar S. Gumay dalam diskusi terbatas tentang putusan uji materi MK terhadap UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah di kantor Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jl. Talang Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2005).Menurut hadar, masih adanya ancaman terhadap pelaksanaan pilkada yang tidak demokratis karena putusan MK hanya menutup celah intervensi dari DPRD terhadap pelaksanaan pilkada. Sedangkan peluang intervensi pihak eksekutif masih terbuka lebar. "Yang ditutup oleh MK hanya peluang intervensi dari DPRD saja. Padahal yang mempengaruhi kemandirian KPUD tidak hanya dari DPRD saja tapi juga pemerintah (eksekutif)," katanya.Hadar lalu menyebutkan adanya fakta sejarah yang membuktikan intervensi pemerintah dalam pesta demokrasi rakyat tersebut. "Kita punya sejarah yang panjang di mana sampai tahun 1997 pemilu diselenggarakan oleh pemerintah melalui Depdagri lewat Lembaga Pemilihan Umum. Kita sudah bisa lihat hasilnya seperti apa."Terhadap putusan MK yang hanya menutup peluang intervensi kepada KPUD dari DPRD itu Hadar mengkhawatirkan kemungkinan adanya lobi-lobi dan tekanan terhadap MK yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan persoalan yang dilakukan uji materi. "Saya agak khawatir MK tidak bebas dari tekanan ataupun loby-loby dari pihak luar yang terkait dengan persoalan yang sedang ditangani MK. Hakim-hakim kita tidak bebas dari interaksi yang bisa memungkinkan, lobi dan tekanan. Kalau di luar negeri hakim konstitusi dibatasi betul pergaulannya," demikian Hadar S. Gumay. (gtp/)