KPK Minta Menteri Baru Kabinet Kerja Segera Lapor LHKPN

Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sempat menyinggung tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat Menteri ESDM Arcandra Tahar menemuinya. Syarif pun mengimbau agar penyerahan LHKPN dapat segera dilakukan.

"Jadi soal LHKPN itu lebih cepat lebih bagus, lebih tepat," kata Syarif di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/8/2016).

Pelaporan harta kekayaan memang merupakan hal wajib bagi penyelenggara negara termasuk menteri. Bagi yang sudah menyerahkan pun wajib memperbarui data harta kekayaannya.

Syarif pun mengatakan bahwa apabila para menteri atau penyelenggara negara lain mengalami kesulitan dalam mengisi data LHKPN, maka KPK siap memberikan bantuan.

"Kalau membutuhkan asistensi untuk pengisian, kami dari KPK juga siap (membantu)," kata Syarif.

Sebelumnya pada Rabu, 27 Juli lalu, Presiden Joko Widodo kembali merombak kabinet kerjanya. Beberapa menteri digeser ke kementerian lain, tetapi ada pula yang diisi nama-nama baru.

Berikut daftar lengkap reshuffle kabinet yang dilakukan presiden:

1. Menko Kemaritiman: Luhut Binsar Pandjaitan
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Bambang Brodjonegoro
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil
4. Kepala BKPM: Thomas Trikasih Lembong
5. Menko Polhukam: Wiranto
6. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
7. Menteri Desa dan PDTT: Eko Putro Sandjojo
8. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
10. Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukita
11. Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto
12. Menteri ESDM: Arcandra Tahar
13. Menteri PAN RB: Asman Abnur (dhn/Hbb)