"Saya baru jadi menteri, ini sebuah kehormatan bisa ke KPK, bisa berkenalan, apa yang musti saya lakukan, apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan," kata Tahar di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/8/2016).
"Ini dalam rangka untuk mengetahui, hal-hal apa untuk pencegahan ke depan di kementerian kami sendiri dari sejak awal. Kemudian perbaikan apa yang bisa kita lakukan, terutama sektor ESDM, agar lebih baik menangani sektor ini, terutama transparansi sektor ini," ujar Tahar menambahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Insya Allah akan serahkan, dalam waktu dua bulan, seperti yang dibicarakan tadi maksimal dua bulan," ujarnya.
Di tempat yang sama, Syarif mengutarakan tentang beberapa kajian KPK di sektor ESDM kepada Tahar. Kajian itulah yang akan diserahkan kepada Tahar.
"Kami jelaskan ke pak menteri, bahwa KPK itu memiliki sejumlah kajian dari migas, tambang, energi, dan itu kajian KPK, khususnya yang berhubungan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia transparan, akan kami berikan kepada beliau," ucapnya.
Syarif pun mengatakan sebenarnya banyak rekomendasi dari KPK di sektor ESDM. Salah satunya tentang tambang yang banyak bermasalah.
"Khususnya kepada pak menteri (soal rekomendasi hari ini) itu ada tambang di Indonesia bermasalah, misalnya masih banyak tambang 3.000an, yang masih bermasalah. Untuk itu pak menteri akan melihatnya," kata Syarif.
(dha/Hbb)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini