"Ya bagus dong. Saya sepakat. Jangan sampai proses Pilkada, tidak hanya di Jakarta tetapi juga diseluruh Indonesia, itu mengganggu roda organisasi pemerintahan," kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Bahkan Djarot menilai cuti kampanye itu sebagai kewajiban yang mengganggu roda pemerintahan. Padahal Jakarta punya pekerjaan penting, yakni menyusun APBD DKI 2017.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila nanti gubernur dan wakilnya mengambil cuti, maka Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk seorang direktur jenderal sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI. Tentu ini tak akan maksimal bila dibanding dengan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang asli.
"Bayangkan kalau cuti tiga bulan (untuk Pilgub) itu panjang sekali. Lebih baik kita fokus untuk kerja," kata Djarot.
Djarot juga bakal fokus bekerja saja sebagai Wakil Gubernur DKI. Dia tak akan mengambil cuti kampanye. "Saya pikir begitu," kata Djarot.
Memang belum jelas betul Djarot akan berlaga sebagai apa di Pilgub DKI 2017, karena partainya yakni PDIP belum mengeluarkan keputusan. Namun apakah bila tidak cuti maka kampanyenya bakal terganggu? "Enggak," jawab Djarot singkat.
(dnu/erd)










































