Ahok Gugat Aturan Cuti Calon Petahana, Ini Respons KPU Jakarta

Jakarta - Kandidat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin ketentuan yang mewajibkan calon petahana cuti di masa kampanye seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dihapus. Dia pun mengajukan judicial review pasal 70 UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Sumarno mengatakan bahwa judicial review atas UU Pilkada diperbolehkan. "Boleh judicial review kalau MK menyatakan bertentangan dengan UUD dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan cuti nggak berlaku tergantung judicial review disetujui MK. KPU tidak membuat ketentuan, hanya melaksanakan," kata Sumarno kepada detikcom di kantor KPU DKI, jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

Selama ketentuan di pasal 70 UU Pilkada itu tak berubah, maka calon kepala daerah dari kalangan petahana wajib mengambil cuti di masa kampanye.

"Kalau merujuk pada UU baru Nomor 10 Tahun 2016 pasal 70 ayat 3, 4, dan 5 begitu ditetapkan sebagai calon maka petahana harus mengajukan cuti kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Begitu ditetapkan sebagai calon dan memasuki masa kampanye yang bersangkutan harus cuti," kata Sumarno.

"Sejak saat itu nggak boleh menggunakan fasilitas negara, nggak aktif lagi sebagai gubernur atau wakil gubernur sampai batas akhir masa kampanye 11 Februari 2017," lanjutnya. (nkn/erd)