"Mau ketemu Pak Ketua KPK terkait dengan mengklarifikasi laporan masyarakat terhadap kader-kader Partai Golkar yang sedang kami persiapkan menjadi pimpinan di daerah. Klarifikasi terkait laporan masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan sejumlah kandidat yang telah dan akan ditetapkan oleh DPP Partai Golkar," kata Ngabalin di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selasa (2/8/2016).
Langkah itu dilakukan lantaran Golkar tengah bersiap menyambut pilkada di berbagai daerah pada tahun depan. Oleh sebab itu, Ngabalin mengatakan bahwa proses verifikasi dengan melihat rekam jejak para calon kepala daerah yang nantinya diusung Golkar sangat penting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ngabalin mengatakan proses verifikasi tersebut tak hanya dikroscek di KPK saja. Dia menyebut ada beberapa laporan pula di kepolisian dan kejaksaan.
"Tidak (hanya di KPK), di Polda, Mabes, Kejagung juga ada, Kejati juga ada," ucapnya.
Ngabalain menyebut bahwa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ingin memberantas benih-benih korupsi dengan memverifikasi para calon kepala daerah yang akan dicalonkan nanti dalam pilkada. Namun Ngabalin tidak memungkiri bahwa ada pula mantan narapidana yang harus diverifikasi pula.
"Yah itu juga termasuk. Artinya ada. Iya kami tidak mau setelah ditetapkan atau terpilih jadi bupati sebulan kemudian ditahan KPK," ujar Ngabalin. (dha/hri)











































