Komisi III DPR dan Polda Riau Gelar Pertemuan Tertutup Terkait SP3 Karhutla

Pekanbaru - Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, HAM, dan keamanan turun ke Riau terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Mereka menggelar pertemuan tertutup dengan Polda Riau.

Pertemuan itu dilaksanakan di ruang Tribrata lantai II Mapolda Riau Jl Sudirman Pekanbaru, Selasa (2/8//2016). Sejumlah wartawan yang sejak pagi menunggu tidak diizinkan masuk.

Di pintu masuk Polda Riau sisi selatan, sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Gabungan Aksi Mahasiswa Riau (Gamari) berdiri di depan pintu. Mereka menggelar aksi diam sebagai bentuk protes atas penerbitan SP3 untuk 15 perusahaan pembakar lahan di Riau.

"Kami minta kasus pembakaran lahan tidak di SP3," kata koordinator aksi, Khairul Ikhsan Chaniago.

Para aktivis menyesalkan sikap Polda Riau yang menghentikan penyidikan kasus kebakaran lahan tahun 2015.

"Sudah jelas jutaan rakyat Riau terpapar asap karena kebakaran lahan. Tapi kok tiba-tiba polisi menghentikan penyidikan. Ada apa ini?" kata Khairul.

Hingga berita ini diturunkan, pertemuan tertutup Komisi III dan Polda Riau masih berlangsung. Para aktivis juga masih bertahan di pintu masuk sekalipun petugas sudah berusaha untuk mengusirnya.

Polda Riau, mengeluarkan SP3 terkait kasus kebakaran lahan 15 perusahaan di tahun 2015 lalu. Saat itu, kebakaran lahan di Riau sangat luas dan menimbulkan kabut asap.

15 Perusahaan yang dihentikan penyidikannya adalah PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam dan PT Rimba Lazuardi.

11 Perusahaan di atas bergerak di Hutan Tanaman Industri. Sementara sisanya, PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, PT PAN Uniter dan PT Riau Jaya Utama, bergerak pada bidang perkebunan. (cha/try)