"Siapa yang jamin sudah habis? jangankan di kota di Amerika, Eropa, negara maju sehebat Eropa Barat dengan teknologi luar biasa kebobolan juga. kita sudah pemetaan termasuk napi yang sudah selesai," kata Suhardi usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).
Menurut Suhardi, program deradikalisasi bagi napi terorisme harus dilakukan secara intens. Suhardi ingin memastikan program ini efektif sehingga paham terorisme tidak lagi tumbuh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, saat disinggung soal revisi UU Pemberantasan Terorisme, Suhardi mempercayakan pembahasannya ke DPR. Menurut Suhardi RUU penting disahkan segera untuk mengakomodir aturan baru mengenai penanganan terorisme.
"Regulasi UU itu dibatasi ruang dan waktu, mungkin tahun 2003 cukup begitu. Tapi dalam perjalanannya kita butuh ada ruang yang bisa mengantisipasi. Sama kan. (Soal) siber, mana kenal kita 90-an sama siber ya kan? Sekarang sudah luar biasa, hitungan detik seluruh dunia tahu. Itu masalah yang harus kita waspadai juga berkaitan dengan terorisme," imbuh dia.
Penanganan penyebaran paham terorisme melalui internet sambung Suhardi juga sangat penting dilakukan. "Dulu namanya membahayakan orang itu harus bertatap muka, bertemu fisik sekarang lewat IT. Perkawinan satelit sama internet sudah borderless (tanpa batas)," ujarnya.
Sedangkan soal pelibatan TNI untuk diberi tambahan kewenangan menangani terorisme, Suhardi menyerahkannya ke DPR. "Itu nanti kan keputusan politik. Lihat masing-masing latar belakang dan sebagainya. Kita di BNPT ada unsur TNI nya juga kan, di bidang pencegahan dan sebagainya," katanya. (fdn/slh)











































