Nurhadi Lengser, MA Tantang Kritikus Pengadilan Ikuti Lelang Sekretaris MA

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) akan segera melelang jabatan Sekretaris MA yang ditinggalkan Nurhadi. MA 'menantang' para kritikus untuk mendaftar.

"Nanti kita akan umumkan (perekrutan). Bagi yang selama ini bilang MA begini-begitu, silakan daftar jadi Sekretaris MA," kata Kabiro Humas MA Ridwan Mansyur ketika berbincang dengan detikcom di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

Ridwan menjelaskan, siapa saja berkesempatan untuk menjadi Sekretaris MA. Kandidat hanya perlu mengikuti beberapa tahap ujian untuk lolos.

"Nanti ada pansel, terus kita pengumuman ke masyarakat. Ada masukan, rekam jejak, tes tertulis, tes psikologi. Masukan-masukan dari masyarakat, media, KPK dan PPATK. Sesuai prosedur," papar Ridwan.

Ridwan menjamin penyelenggaraan seleksi itu akan dilakukan secara transparan.

"Makanya daftar, yang mau tahu rasanya jadi Sekretaris MA," ucap hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta itu.

Ridwan kemudian menyebutkan hal apa saja yang perlu dimiliki kandidat calon Sekretaris. Dia berharap, Sekretaris MA baru mampu membawa MA lebih baik dari ketika Nurhadi menjabat.

"Orang yang betul-betul berkompetensi. Karena jabatan ini cukup berat dan membawahi bidang keuangan, administrasi dan sumber daya manusia," ujar Ridwan.
"Hal-hal yang berkaitan dengan ini diharapkan dilakukan oleh orang di bidang itu. Berpengalaman, mempunyai integritas dan minat menjadi pejabat struktural untuk membawa MA ke arah yang modern," urainya.

Sekretaris MA Nurhadi sudah lengser dari jabatannya pada (1/8) hari ini. MA akan mulai melakukan lelang jabatan usai menerima SK pemberhentian dari Presiden Joko Widodo.

"Nanti akan diumumkan (ke publik) 15 hari sebelum seleksi. Jadi ada waktu 15 hari untuk mendaftar," ungkap Ridwan.

Nurhadi merupakan PNS di MA mulai awal 1980-an. Ia menjabat sebagai Sekretaris MA sejak Desember 2011. Selama menjabat, banyak sorotan ke publik kepada sosok Nurhadi. Dari misteri meja seharga Rp 1 miliar, belum melaporkan LHKPN, menggelar pernikahan anaknya super mewah dan kekayaan lebih dari Rp 33 miliar. Sebagai PNS karier, kekayaannya cukup mengejutkan.

Enam bulan terakhir, Nurhadi terus disorot sejak KPK menangkap para pejabat pengadilan. Sebab dari penangkapan itu, KPK juga memeriksa Nurhadi dan menggeledah rumah pribadi dan ruang kerjanya. Tim KPK menemukan miliaran rupiah uang di toilet rumah pribadinya. Dengan berbagai kejanggalan itu, akhirnya KPK membuka penyelidikan sendiri kepada Nurhadi sejak akhir Juli 2016. (asp/asp)