Anggota DPRD dari Golkar Diinstruksikan Rutin Menginap di Rumah Warga

Cirebon - Seluruh anggota DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diinstruksikan rutin menginap di rumah warga minimal seminggu 2 kali. Hal tersebut agar para wakil rakyat dapat mendengar langsung aspirasi dari warganya.

"Mulai sekarang saya wajibkan anggota dewan daerah dan provinsi untuk seminggu dua kali tinggal di rumah penduduk daerah pemilihannya. Menginap di rumah orang miskin, janda tua, atau anak yatim," kata Ketua DPD I Partai Golkar Jabar yang juga Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, di sela menghadiri pelantikan Ketua DPD Golkar Cirebon di Cirebon, Jumat (29/7/2017) malam.

Dedi mengatakan, menginap di rumah warga termasuk salah satu bagian dari 'study banding' untuk segera dicarikan solusi jangka pendek.

"Nggak usah jalan-jalan ke Bali atau Singapura. Cukup rasakan bagaimana kasurnya orang miskin, bagaimana kondisi air yang mereka gunakan, bagaimana mereka makan, dan bagaimana mereka hidup," tuturnya.

Menurut Dedi, para anggota dewan Partai Golkar Jabar diharuskan hadir bukan hanya mewakili partai atau organisasi, namun sebagai figure atau individu yang bercitra postif di mata masyrakat.

Saat ini, kata Dedi, dia masih mendengar banyak dari anggota dewan atau pejabat yang kurang peduli pada daerahnya sendiri. Bahkan dengan tetangga pun tidak akrab dan terkesan acuh.

"Saya sering kali dengar ada pejabat atau anggota dewan yang keluar rumah saja acuh, tertutup, dan kaca mobil ditutup rapat. Hal itu tidak hanya berpengaruh pada individu tapi pada citra partai pun akan jelek," ucapnya.

"Memang cape dan bisa kalah dari orang yang tebar uang Rp 50 ribu-an saat kampanye. Tapi dengan cara itu walai pun kalah akan lebih dikenang dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Bukan persoalan politik yang kita bicarakan, tapi bagaimana menumbuhkan empati sosial," bebernya.

Ke depan, imbuh Dedi, kebijakan tersebut akan dikontrol secara rutin melalui buku kendali yang akan diberikan satu persatu pada setiap kader yang menjabat sebagai dewan di daerah mau pun provinsi. "Kalau tidak mengikuti nanti ada sanksi-nya," tegas Dedi. (rna/rna)