BPTJ Dorong Pemkot Bekasi Integrasikan Stasiun dan Terminal

Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mendorong agar Pemerintah Kota Bekasi membuat sistem terpadu antar moda transportasi. Sistem itu diharapkan ada dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) Bekasi.

BPTJ memaparkan bahwa jumlah penduduk kota Bekasi lebih dari 2,5 juta jiwa dengan pengembangan kawasan perumahan yang terus berkembang. Di satu sisi, faktor transportasinya tak berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk. Maka, masalah integrasi antarmoda menjadi fokus perhatian.

"Saya berterima kasih karena pembahasan rancangan ini melibatkan pemerintah daerah khususnya Pemkot Bekasi. Kami juga sudah mengupayakan pembangunan tranportasi yang berhubungan dengan Jabodetabek khususnya DKI," ungkap Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi.

Hal itu dikatakan Rachmat saat bertemu Kepala BPTJ Elly Sinaga beserta jajarannya di kantor BPTJ, Jl MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (29/7/2016). Rachmat yang saat itu mengenakan pakaian adat seperti Suku Badui juga meminta agar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam transportasi jelas.

Kepala BPTJ Elly Sinaga dan Wali Kota Bekasi Rachmat Effendy bertemu membahas rencana integrasi antarmoda di Bekasi (Foto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom)

"Dari rencana ini kita harus membedakan kewenangan, mana kewenangn BPTJ atau nasional, dan mana kewenangan daerah," imbuhnya.

Selain itu dia juga meminta penyederhanaan kewenangan dalam tol Bekasi, Cawang, Kempung Melayu (Becakayu) serta meminta kejelasan status terminal tipe A dan terminal yang bisa dikelola oleh Kota Bekasi.

Sedangkan Kepala BPTJ Elly Sinaga meminta Pemkot Bekasi membangun prasarana antarmoda transportasi, perpaduan konsep terminal dengan stasiun.

"Di stasiun Bekasi belum ada pusat transportasi umum dari stasiun ke berbagai daerah di Bekasi," kata Elly.

Elly juga menambahkan rencana pembangunan Terminal Jati Asih perlu dipikirkan. "Konsepnya agar didesain sedetail mungkin, khususnya bagaimana akses untuk bisa menghubungkan antara terminal dengan stasiun yang ada, karena idealnya terminal harus berintegrasi," tutur Elly.

Pertemuan ini berlangsung juga dalam rangka mensosialisasikan sekaligus mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang nanti akan diterapkan juga di Kota Bekasi.

"Kami siap mendukung penyusunan RITJ ini, karena sangat bermanfaat dalam pengembangan transportasi di Kota Bekasi. Dan dalam 10 hari ke depan RITJ khusus Kota Bekasi akan selesai dan dikoordinasikan dengan BPTJ," jelas Rachmat.

Tidak hanya mencantumkan rencana pembangunan terminal baru, dalam RITJ yang terdiri dari 9 bab dan 9 pilar dijelaskan bahwa peningkatan keselamatan, sarana, prasarana, dan manajamen keselamatan juga menjadi garis bawah yang penting.

Pilar pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti peningkatan penggunaan bio fuel dan gas, penggalakan hari bebas kendaraan bermotor, rencana penggunaan tachograph sebagai pengukur kecepatan sebagai upaya menekan kecelakaan, dan penambahan fasilitas pejalan kaki serta pesepeda juga dicantumkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek khusus Kota Bekasi.

Pilar penting lainnya yang juga menjadi catatan adalah pengembangan jaringan prasarana, pengembangan sistem transportasi berbasis jalan dan rel, serta manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas.

Diharapkan RITJ mampu menjadi acuan pembangunan transportasi di Jabodetabek sehingga memudahkan masyarakat yang menetap di wilayah penyangga Jakarta untuk menjangkau Ibu Kota dengan aman, nyaman dan cepat. (nwk/nrl)