Seskab: Tak Hanya Habibie, Jokowi Juga Dapat Masukan dari Negara Asing

Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan surat dari Presiden RI ke-3 BJ Habibie agar Presiden Jokowi meninjau kembali putusan eksekusi mati terpidana asal Pakistan, Zulfiqar Ali, menjadi perhatian pemerintah. Dikatakan Pramono, selain dari Habibie, Presiden Jokowi juga banyak menerima masukan dari negara lain.

"Sebenarnya bukan hanya dari Pak Habibie, Komnas Perempuan, juga dari berbagai negara-negara juga memberikan masukan terhadap hal itu (eksekusi mati)," kata Pramono Anung di kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2016).

Pramono tak menjelaskan negara mana saja yang memberikan masukan soal eksekusi mati itu ke Presiden Jokowi. Dia juga tak menjawab jika masukan-masukan itulah yang membuat eksekusi mati 10 terpidana mati batal dilakukan tadi malam.

"Itu nanti Jaksa Agung yang menjelaskan," kataya.

Pramono mengatakan, berbagai usulan dan masukan tentu akan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. Namun kewenangannya ada di Jaksa Agung. Terlebih alasan eksekusi ini adalah demi menyelamatkan generasi bangsa ke depan dari ancaman bahaya narkoba.

"Karena dalam melaksanakan yang seperti ini ini adalah bukan hal yang menggembirakan harus melakukan itu, tetapi kan kita juga harus memproteksi anak cucu kita, generasi kita yang dalam persoalan narkoba ini sudah menjadi begitu luar biasa. Dan kemudian kenapa misalnya Freddy Budiman yang salah satu yang itu juga karena alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Pramono.

"Sehingga dengan demikian semua yang sudah inkrah yang sudah berkekuatan hukum tetap kemudian juga dilihat tidak ada upaya apa katakanlah dalam tanda kutip untuk ada perbaikan, maka kewenangan itu dilakukan diambil Jaksa Agung dan jajaranya," tambahnya. (jor/asp)