Soal 'Kudeta' Kursi Pimpinan PKS di MKD, Ini Kata Ketua DPR

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin menganggap restrukturisasi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah sebagai bentuk penguatan kelembagaan. Ia menyebut kader PKS tidak mempersalahkan hal itu.

"Kita tadi sudah ada rapat dengan seluruh pimpinan fraksi dan MKD, kita bikin kesepakatan tadi bahwa kita ingin buat penguatan kelembagaan MKD. itu intinya, jadi semuanya sepakat ingin melakukan penguatan kelembagaan," jelas politisi yang akrab disapa Akom itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (28/7/2016).

Ia mengatakan, tidak ada permasalahan yang terjadi antara kader PKS dan anggota MKD lainnya.

"Ah tadi ada, yang jelas tadi pak Jazuli ada di Rapim dan sudah mengemukakan banyak hal. Tadi PKS banyak yang hadir. Tadi terjadi penguatan kelembagaan, pokoknya sudah itu," kata Akom.

Hasil pleno MKD kemarin secara aklamasi memutuskan Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra menjadi Ketua Mahkamah. Sementara untuk tiga wakil ketua MKD kini dijabat oleh Hamka Haq dari Fraksi PDIP, Lili Asdjudiredja dari Fraksi Golkar, dan Sarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura.

Keputusan ini dianggap sebagai kudeta oleh PKS. Mereka pun protes keras karena kursi Ketua MKD yang merupakan milik PKS lalu hilang begitu saja.

"Saya protes keras atas dilantiknya saudara Dasco (kader Gerindra) oleh saudara Fadli Zon sebagai Ketua MKD menggantikan Surahman Hidayat. Ini adalah kudeta fatsun dan konvensi yang telah disepakati di DPR," ungkap Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan, Kamis (27/7/2016).

Dia pun mengatakan selama ini F PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melakukan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Itu disebut Jazuli sebagai bentuk penghormatan konvensi dan kesepakatan yang ada di DPR.

"Kenapa ketika F PKS merotasi pimpinan MKD kok diganggu dan disabotase atau dikudeta?" protesnya.

(erd/erd)