Dirut BPJS Kesehatan Minta Pemalsu Kartu Dihukum Berat

Jakarta - Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris meminta kepolisian untuk memproses hukum pemalsu kartu BPJS. Dia mengatakan hal itu merupakan kejahatan penipuan.

"Kita sebetulnya geram lihat oknum yang mengaku relawan. Ini kan kejahatan penipuan, harusnya diproses hukum dan ditindak lanjut sekeras-kerasnya," kata Fachmi usai rapat dengan Menko PMK Puan Maharani di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).

Fachmi menjelaskan ke depannya pihak BPJS Kesehatan akan mencegah kasus ini tidak semakin besar. "Arahan Bu Menko, gencar sosialisasi itu juga disupport oleh infrastruktur pemerintahan yang ada. Kemendagri nanti akan mendukung mengeluarkan telegram ke pimpinan daerah, cegah jangan sampai jadi kasus nasional," jelasnya.

Fachmi kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terbujuk orang ketiga yang menawarkan pembuatan kartu BPJS Kesehatan. Masyarakat diminta tak berhubungan dengan calo.

"(Jika mau mengurus) Langsung saja. Kantor cabang kita ada di tiap kabupaten dan kota. Kita juga buka pendaftaran peserta dengan sistem online. Jangan berhubungan dengan pihak ketiga," imbau Fachmi.

Fachmi menolak disebut kebobolan dalam mengawasi peredaran kartu kesehatan program pemerintah ini. Dia menyebut tidak ada unsur kelemahan pengawasan dalam kasus itu.

"Bukan soal pengawasan rendah, ini kan kejahatan penipuan, bisa terjadi di mana saja," tegasnya. (mnb/mnb)