Cerita di Balik 'Kudeta' Kursi PKS di Pimpinan MKD

Jakarta - PKS kehilangan kursinya di jajaran pimpinan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Anggota Fraksi PKS Surahman Hidayat lengser dari jabatannya selaku Ketua MKD.

Setelah Surahman lengser, tak ada kader PKS di kursi pimpinan MKD. Bagaimana ceritanya?

Sebenarnya, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini telah mengirimkan satu nama anggotanya untuk ditempatkan di MKD. Dia adalah Al Muzammil Yusuf. Namun saat pelantikan pimpinan MKD yang baru, tak ada kader PKS yang hadir.

Wakil Ketua MKD yang baru dari Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding menyebutkan ada alasan khusus kenapa akhirnya Al Muzammil tidak masuk menjadi anggota atau pimpinan MKD.

"Sebenarnya ada hal yang prinsip, yang menyangkut itu (nama yang disodorkan sebagai pengganti), kami sudah sampikan dengan Rapim," kata Sudding usai hadir di peresmian ruangan baru MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (28/7/2016).

"Kami tidak ingin membuka aib saudara sendiri," imbuhnya.

Sudding juga mengaku tak tahu alasan kader PKS tak diundang dalam penentuan ketua MKD baru. "Saya nggak tahu ini kan yang mengundang rapat kan sekretariat," ucapnya.

Hasil pleno kemarin secara aklamasi memang memutuskan Dasco dari Fraksi Gerindra menjadi Ketua MKD. Sementara untuk tiga wakil ketua MKD kini dijabat oleh Hamka Haq dari Fraksi PDIP, Lili Asdjudiredja dari Fraksi Golkar, dan Sarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura.

Keputusan ini dianggap sebagai kudeta oleh PKS. Mereka pun protes keras karena kursi Ketua MKD yang merupakan milik PKS lalu hilang begitu saja.

"Saya protes keras atas dilantiknya saudara Dasco (kader Gerindra) oleh saudara Fadli Zon sebagai Ketua MKD menggantikan Surachman Hidayat. Ini adalah kudeta fatsun dan konvensi yang telah disepakati di DPR," ungkap Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan, Kamis (27/7/2016).

Dia pun mengatakan selama ini F PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melakukan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Itu disebut Jazuli sebagai bentuk penghormatan konvensi dan kesepakatan yang ada di DPR.

"Kenapa ketika F PKS merotasi pimpinan MKD kok diganggu dan disabotase atau dikudeta?" protesnya. (erd/erd)