Hasil Menteri Reshuffle Jilid II, PPP Yakin Ekonomi Indonesia Membaik

Jakarta - Mayoritas menteri hasil reshuffle jilid II Presiden Joko Widodo merupakan menteri-menteri di bidang ekonomi. PPP pun yakin kehadiran menteri baru dapat memperbaiki ekonomi Indonesia yang belakangan sempat menurun.

Seperti diketahui, Jokowi memasukan tokoh baru dan merotasi menteri sebelumnya di sejumlah bidang ekonomi. Seperti Menteri Keuangan yang sebelumnya diisi oleh Bambang Brodjonegoro kini dijabat oleh Sri Mulayani.

Bambang kini mengisi posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Sofyan Djalil. Sofyan saat ini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Kemudian Thomas Lembong yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan, kini menjadi Kepala BKPM. Mendag sekarang dari politisi NasDem, Enggartiasto Lukita.

Jokowi juga memasukkan sejumlah politisi yang memiliki background ekonomi, seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Golkar), dan Men PANRB Asman Abnur (PAN). Kemudian untuk Menteri ESDM diisi oleh Arcandra Tahar, profesional dari bidang migas.

"Saya yakin dari sisi ekonomi terutama karena menteri Bapennasnya eks menteri keuangan dan eks tim nya Sri Mulyani juga ini akan lebih baik," ungkap Sekjen PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Menteri-menteri di bidang ekonomi tersebut dianggap Arsul mumpuni dan memiliki pengalaman. Apalagi di bawah pimpinan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"Ini orang-orang yang punya pengalaman di bidang ekonomi baik moneter maupun fiskal. Pak Darmin kan punya pengalaman di bidang moneter karena dia adalah mantan Gubernur BI. Tapi dia juga punya pengalaman dibidang fiskal karena mantan Dirjen pajak," kata Arsul.

Kehadiran Sri Mulyani pun dinilai sebagai terobosan yang dilakukan Jokowi. Hal tersebut, menurut Arsul, berdasarkan sepak terjang Sri Mulyani yang dianggapnya sukses ketika menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo.

"Bu Sri Mulyani itu kan sukses waktu dia jadi Menteri Keuangan. Mungkin pertimbangannya Pak Jokowi juga untuk mengulang success story nya bu Sri Mulyani yang bisa melepaskan negara ini dari krisis tahun 2008, kan efek krisis tahun 2008," tuturnya.

"Dengan Pak Bambang Brodjonegoro ke Bappenas itu akan membuat hubungan antara kementerian keuangan dengan Bappenas itu menurut saya akan lebih baik komunikasinya karna selama ini ada persoalan terselubung yang terkait dengan penyiapan APBN," imbuh Arsul.

Persoalan terselubung yang dimaksudnya adalah bagaimana selama ini Bappenas dinilai tidak terlalu berperan saat penyusunan APBN oleh pemerintah sebelum dibawa ke DPR. Struktur baru tim menteri ekonomi juga dipercaya mampu menyukseskan kebijakan Pengampunan Pajak yang baru saja undang-undangnya disahkan.

"Saya kira, dengan timnya kompak, maka implementasi tax amnesty akan lebih baik. Mestinya begitu," tutup anggota Komisi III itu. (ear/erd)