"Ada mekanismenya, rapat pleno untuk menentukan pengisian kekosongan jabatan. Akan dilakukan secepatnya," ujar Sekjen Partai Hanura, Berliana Kartakusuma saat dihubungi detikcom, Rabu (27/7/2016) malam.
Pleno nantinya yang akan memutuskan mekanisme penggantian ketum. Hanura saat ini berharap keberadaan Wiranto di Kabinet Kerja berdampak positif terhadap program kerja yang disusun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Tentu kita memberikan apresiasi kepada Beliau (Wiranto) dan memberikan dukungan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada presiden yang sudah memberikan kepercayaan. Kami berharap Kabinet Kerja semakin kokoh sesuai harapan masyarakat," sebutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya akan menyelesaikan apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Diselesaikan semua sebelum serah terima. Saya sudah dapat banyak hal yang telah dilakukan Pak Luhut dan banyak yang harus dilanjutkan dan hanya menjalankan yang harus dijalankan," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).
Soal kabinet, Presiden Jokowi sejak awal membentuk Kabinet Kerja pada Oktober 2014 menekankan agar menterinya optimal bekerja di pemerintahan, tanpa harus rangkap jabatan dengan posisi penting di partai.
(Baca juga: Jokowi Bersikeras Ketum Parpol Tak Boleh Rangkap Jabatan Jadi Menteri)
"Sudah disampaikan tidak. Tidak boleh rangkap jabatan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10/2014). (fdn/fdn)











































