Menlu Tidak Merespons Desakan Penggantian Rusdihardjo
Kamis, 24 Mar 2005 11:44 WIB
Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda tidak merespons desakan agar Dubes Indonesia di Malaysia Rusdihardjo diganti. Secara implisit, Menlu masih akan mempertahankan Rusdihardjo sebagai dubes di negeri Jiran itu. Hal ini disampaikan Menlu kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta usai mendampingi Presiden SBY menerima Dubes Australia untuk Indonesia David Ritchie, Kamis (24/3/2005). Menlu menyambut baik dan menerima klarifikasi Rusdihardjo di depan Komisi I DPR Rabu (23/3/2005) kemarin. Sebelum dipanggil DPR, kata Menlu, dirinya juga sudah memanggil Rusdihardjo terkait permintaan maafnya kepada Malaysia terkait demo soal Ambalat. Dan atas klarifikasi Rusdihardjo itu, Menlu bisa memahami. Berikut petikan wawancara wartawan dengan Menlu selengkapnya:DPR sudah memanggil Rusdihardjo terkait pernyataan maafnya kepada Malaysia yang sempat membuat masyarakat Indonesia marah. Tanggapan Anda? Yang penting telah ada pertemuan. Ada kesempatan klarifikasi dari Rusdiharjo terhadap apa yang aktual diucapkan, apa yang dimaksudkan dengan ucapan itu, di mana kesenjangannya dengan pemberitaan dan tanggapan dari berbagai pihak. Menurut saya, itu pertemuan yang baik. Apa Deplu juga akan memanggil Rusdihardjo? Sudah lebih dulu.Hasilnya? Apakah sama dengan di DPR? Sama. Dalam artian bahwa memang Dubes Rusdihardjo menyampaikan permintaan maaf bukan dalam kaitan Ambalat, tapi terkait dengan pembakaran bendera asing yang menurut dubes dan dapat saya mengerti, bahwa konteks hukum kita tentang pembakaran atribut kenegaraan asing merupakan tindakan pidana. Bagaimana dengan adanya desakan mencopot Rusdihardjo? Saya kira, kesimpulan rapat kerja dengan DPR tidak demikian. Boleh saja orang menyampaikan pandangannya sendiri. Sah-sah saja, itu demokratis. Desakan mencopot, karena Rusdihardjo dianggap lamban dalam menangani TKI dan Ambalat. Bagaimana itu? Kalau kita meladeni sekelompok masyarakat, masyarakat Indonesia itu 220 juta. Wakil-wakil rakyat di DPR dalam pertemuan kemarin kan sepertinya tidak menyimpulkan seperti apa yang disampaikan sekelompok masyarakat itu.
(asy/)











































