BK DPRD DKI Menunggu Aduan Soal Suap Reklamasi, Saat Ini Hanya Mengamati

Jakarta - Isu suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi di DPRD DKI kini menyeruak. Namun badan etik di 'dewan kebon sirih' ini lebih memilih pasif saja mendengar kabar-kabar itu. Soalnya, mereka belum menerima pengaduan soal adanya anggota DPRD DKI yang menerima suap.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Nasrullah di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016). Dia menjelaskan, BK juga lebih menunggu proses hukum daripada proaktif memeriksa anggota-anggotanya yang diduga terlibat perkara suap.

"Tugas BK itu kalau mereka sudah menyalahi kan, atau juga bila ada pengaduan bahwa mereka diduga melakukan sesuatu. Ketika tidak ada pengaduan dan dia belum menyalahi (peraturan dan Undang-undang), maka kita tidak melakukan apa-apa, kecuali mengamati," kata Nasrullah.

Mekanisme kerja BK, kata dia, diatur dalam Peraturan Tata-tertib DPRD DKI. Pengaduan bisa datang dari dalam kedewanan, boleh pula datang dari masyarakat umum. Dan pengaduan semacam itu belum diterima hingga kini.

"(Setelah aduan datang) Kemudian kami meminta rekomendasi Pimpinan DPRD DKI untuk ditindaklanjuti BK. Barulah kita memanggil siapa saja yang bersangkutan," kata Nasrullah yang merupakan anggota Fraksi PKS ini.

Kasus dugaan suap dari pengembang reklamasi PT Agung Podomoro Land telah membuat Mohamad Sanusi menjadi tersangka dan lengser dari status anggota DPRD DKI. Seiring proses hukum pengungkapan kasus, ada pula pertemuan yang mengundang tanda tanya, dilakukan antara bos PT Agung Sedayu Group Sugiarto Kusuma (Aguan) dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik, dan Ketua Panitia Khusus Reklamasi DPRD DKI Selamat Nurdin, dan Anggota Badan Legislasi DPRD DKI Mohamad Sangaji (Ongen).

Apakah pertemuan antara anggota dewan dengan pengembang itu melanggar etik? "Kita juga enggak tahu apakah itu masalah pembahasan secara khsusus atau sekadar silaturahim atau main. Kecuali dalam pertemuan itu dibahas masalah itu (suap -red) dan menjadi kesepakatan bersama, itu kan di luar kewenangan mereka, itu melanggar etik," kata Nasrullah.

Bagi dia, perbuatan pelanggaran etik yang ditangani BK belum tentu melanggar hukum. Namun perbuatan pelanggaran hukum biasanya adalah termasuk pelanggaran etik dewan.

Selain itu, ada pula isu suap yang terendus dari rekaman pembicaraan yang diperdengarkan di meja persidangan. Sebagai anggota dewan, Nasrullah mengaku tak tahu menahu adanya tawaran-tawaran suap untuk pembahasan Raperda soal reklamasi itu.

"Kita melihatnya pembahasan-pembahasan saja, kita enggak tahu kalau ada di belakang itu," kata Nasrullah. (dnu/bag)