Menko Puan: Segera Tuntaskan Kasus Vaksin Palsu Sebelum Terjadi Kegaduhan

Jakarta - Menko PMK Puan Maharani menyebut ada lima provinsi lain yang diduga terpapar dan menggunakan vaksin palsu. Dia pun meminta semua lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan penyelidikan serta penanganan bila memang terbukti ada peredaran vaksin palsu.

"Dari hasil monitoring BPOM ada 5 provinsi yang diindikasikan beredarnya vaksin palsu dan saat ini polisi juga sudah melakukan penyelidikan, kemudian kemenkes nanti akan mendata siapa saja anak yang mendapat vaksin palsu," ucap Puan di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).

Puan menjelaskan, laporan itu diterimanya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dimana beberapa wilayah lainnya yang dianggap terindikasi dengan penyebaran vaksin palsu. Dirinya meminta semua lembaga terkait untuk melakukan penanganan.

"Secara keseluruhan semua kementerian dan lembaga sudah melakukan penanganan di Kemenkes sendiri sudah melakukan pendataan dari para pelapor yang merasa menerima vaksin palsu. Kepada penegak hukum ke polisi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan," sambung Puan.

Dalam rapat koordinasi Puan mengharapkan penanganan terhadap dampak vaksin palsu ini dapat segera tuntas.

"Tujuan rakor ini juga untuk mencegah dan menertibkan sehingga tidak terjadi kegaduhan yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan segera untuk menuntaskan dampak vaksin palsu," pungkas Puan.

Turut hadir dalam rapat koordinasi itu, kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Penny Lukito. Dirinya menyebut lima provinsi yang diduga beredarnya vaksin palsu, namun ia tidak merinci rumah sakit atau fasilitas kesehatan mana yang diduga beredarnya vaksin palsu.

"Berdasarkan pemeriksaan ada 5 wilayah yang diduga juga beredarnya vaksin palsu. Yaitu di Serang, DKI Jakarta, Palembang, Pekanbaru dan Bengkulu," sebut Penny.


(adf/rvk)